BOGOR, POSKOTA.CO.ID - 50 kasus kekerasan pada anak terjadi di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2022.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, Asep Saepudin mengatakan, sedikitnya ada 50an kasus kekerasan terhadap anak, baik dari fisik, pencabulan atau pelecehan seksual, perebutan hak asuh dan juga bullying.
"Kasusnya ada yang di sekolah, pengajian, ponpes, lingkungan keluarga dan juga masyarakat," ungkapnya melalui pesan singkat, Minggu (25/9/2022).
Bahkan, dari 50 kasus tersebut, tidak sedikit yang terjadi di dunia pendidikan, baik itu formal ataupun non formal.
"Adapun di lingkungan sekolah berupa kekerasan fisik antarsiswa dalam bentuk perkelahian, tawuran pelajar, dan bullying," ujarnya.
Sementara yang terbaru, ungkap Asep, kejadian tersebut cukup menghebohkan di salah satu sekolah negeri.
"Kasusnya adalah pemeriksaan siswi yang tidak ikut sholat duha karena haid. Akibat ketidak-percayaan pihak sekolah kepada peserta didiknya, sehingga dilakukan pembuktian dengan memeriksa celana dalamnya," katanya.
Pemeriksaan tersebut dinilai konyol dan memalukan, karena hal tersebut tidaklah dibenarkan.
"Ini kan sangat konyol dan memalukan, apa pun alasannya, sangat tidak dibenarkan, karena menyangkut privasi dan hak asasi yang harus dihormati. Semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut, sehingga tidak terjadi lagi di sekolah mana pun juga," jelasnya.
Atas hal-hal yang terjadi di sekolah formal tersebut, membuat KPAD amat prihatin terhadap kenyamanan murid dalam mencari ilmu.
"Sejauh ini memang sangat memprihatinkan, karena yang seharusnya anak berada di tempat yang aman, seperti halnya di lingkungan keluarga," terangnya.
Selain di sekolah formal, ada juga kekerasan-kekerasan terhadap anak yang terjadi di dunia pendidikan non formal seperti tempat mencari ilmu agama.
"Ada pun kasus kekerasan fisik lainnya terjadi di beberapa Pondok Pesantren. Ada juga pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru ngaji dan kasus dugaan pencabulan di sebuah Pondok Pesantren juga," paparnya.
Lebih lanjut, kasus yang baru-baru ini sedang dalam penanganan KPAD adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya sendiri di Kecamatan Jonggol.
"Saat ini anaknya sedang dalam penganganan intensif di RSUD Cileungsi karena di sekujur tubuhnya penuh luka bekas siksaan ibu kandungnya," tuturnya.
Asep mengatakan, penyiksaan terhadap anak ini diduga karena sang ibu mengidap penyakit gangguan pada kejiwaannya.
Lebih lanjut, Asep mengungkapkan, kendati kerap terjadi tindak kekerasan terhadap anak di ruang belajar, bukan berarti dunia pendidikan tidak memberi ruang yang cukup untuk anak belajar dengan aman dan nyaman.
"Tentu ini kita sebut oknum, karena tidak mewakili dari masing-masing instansi maupun profesi mana pun banyak prestasi yang sangat membanggakan dan mengharumkan dari lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun lembaga pendidikan non formal tersebut nsmun seolah-olah terlupakan bahkan terhapus akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab di dalamnya," tegasnya.
Menurut Asep, citra-citra positif seperti prestasi ini yang kemudian harus dimunculkan dan diangkat ke permukaan agar citra dan kepercayaan publik tetap terjaga.
"Karena pada dasarnya, tidak ada satu pun lembaga pendidikan yang berniat buruk dalam proses pendidikannya. Hanya saja karena ulah oknum yang mengerjakan sesuatu di luar prosedur dan diluar program sekolah sehingga menjadi blunder yang amat fatal," tuturnya.
Secara kepercayaan, KPAD tetap percaya dan yakin bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki program unggulannya masing-masing.
"Saya yakin dan percaya, setiap lembaga pendidikan mempunyai program unggulan tersendiri untuk meningkatkan kompetisinya. Artinya ini modal besar untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat," pungkasnya.