JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPR RI mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) bersikap jujur dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Menyusul ditemukannya sejumlah kejanggalan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Desakan tersebut dilontarkan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, yang mengaku dapat membongkar kebohongan Kementan karena dapat mengeceknya langsung. “Jadi tolong jujur,” pintanya.
Selain itu, dia juga turut mempertanyakan harga beli vaksin PMK yang dilakukan oleh Dirjen PMK pada tahap pertama pengadaan vaksin. Pasalnya menurutnya Kementan malah bekerja sama dengan rekanan yang belum berpengalaman dalam pengadaan vaksin. Dia pun menanyakan harga beli vaksin PMK yang dilakukan Kementan saat ini. “Kemarin beli berapa dan sekarang berapa?,” tanya Sudin.
Berdasarkan data pengadaan pertama harga vaksin dibeli per dosis pada harga Rp38 ribu. Sedangkan untuk pembelian saat ini, harga vaksin PMK yang didatangkan dari luar negeri hanya Rp20 ribu per dosis.
“Nah, bedanya Rp18 ribu, ya. Itu terlalu mahal. Saya juga sudah lapor ke BPK ini akan ada temuan. Seorang pemain pemula bukan pemain vaksin bukan pemain alat kedokteran bukan pemain alat kesehatan, tiba-tiba dapat penugasan pengadaan sekian juta vaksin," ujar Sudin dengan nada tinggi.
Dari 5 perusahaan yang di tunjuk Kementrian Pertanian terdapat satu perusahaan yang menjadi sorotan dan di pertanyakan. Perusahaan itu adalah PT HAI.
Dari data yang diperoleh akta perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan ruang lingkup usaha PT HAI baru ditambahkan sebagai importir vaksin pada 8 Juni 2022. Sebelumnya, perusahaan yang berdiri pada 25 Oktober 2018 Ini eksportir buah buahan.
Di platform ekspor-impor Panjiva, nama PT HAI tidak muncul. Dalam dokumen persetujuan ekspor-impor buah-buahan periode 2018-2020 yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, nama PT HAI pun tidak tercantum.
Seperti diketahui Wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan ruminansia membuat banyak peternak gulung tikar. Hingga 28 Juli 2022, sebanyak 400 ribu ternak terinfeksi virus PMK di seluruh Indonesia. Kerugian ekonomi mencapai Rp 9,9 triliun. Di tengah wabah, importir daging dan vaksin mendulang cuan. Dengan alasan keadaan darurat, Kementerian Pertanian menunjuk lima importir tanpa tender untuk mendatangkan 51,8 juta dosis vaksin PMK hingga November 2022. Satu perusahaan buah-buahan mendapat jatah vaksin kedua terbanyak.