JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -Pemerintah dinilai sudah melakukan berbagai upaya terbaik dalam rangka memitigasi dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Maka dari itu, pakar melihat aksi protes lewat demonstrasi yang digelar beberapa pihak merupakan hal yang sangat politis karena tidak tulus menyuarakan rakyat.

Setelah secara resmi melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, ternyata terjadi beberapa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan demonstrasi. 

Seakan-akan menyuarakan bagaimana tertindasnya masyarakat kecil akan kebijakan pemerintah tersebut, namun sebenarnya terdapat agenda terselubung di balik aksi yang dilakukan.

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan ternyata memang banyak mengandung muatan politik pragmatis. Bagaimana tidak, pasalnya masih banyak cara lain yang bisa digunakan, namun sama sekali tidak ada yang menyuarakannya.

“Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis,” katanya.

Beberapa contoh masalah diuraikan oleh Emrus, dan memang ternyata sama sekali tidak ada yang memprotesnya.

“Di Jakarta, misalnya, masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis,” tuturnya.

Dengan luputnya penyorotan di beberapa masalah yang bahkan sejak lama terjadi dan nampak di depan mata, maka Pakar Komunikasi Politik itu meyakini jika tindakan demonstrasi yang dilakukan sama sekali tidak tulus menyuarakan kesengsaraan rakyat.