JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai lengsernya Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa untuk memuluskan jalan Airlangga Hartarto berpasangan dengan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2024 bisa saja terjadi.
"Dalam politik semua bisa terjadi, apapun caranya bisa dilakukan. Skemanya begitu juga bisa kita lihat saja nanti," ujar Ujang kepada Poskota, Kamis, (15/9/2022).
Menurutnya, lengsernya Suharso dari pucuk kepemimpinan PPP merupakan catatan tersendiri bagi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Menurutnya, bisa saja Suharso bertentangan kepentingan dengan dua partai di KIB.
"Itu menjadi catatan penting bagi KIB, sekelas ketum tiba-tiba lengser dari jabatannya itu kan menjadi tanda tanya. Apa dia bermasalah atau dia bertentangan dengan pemerintah ya bisa terjadi," tambah Ujang.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin
Lebih lanjut ujang menjelaskan, Suharso yang masuk dalam kabinet kerja Jokowi mempunyai posisi yang lemah. Pasalnya, jika Suharso menentang bisa saja posisinya dilengserkan seperti sekarang ini.
"Seperti yang saya ungkap tadi semua skemanya bisa terjadi. Apabila ada skema Airlangga dipasangkan dengan Jokowi bisa terwujud namun sangat bias. Yang pasti posisi Suharso jika menentang bisa dibredel seperti sekarang ini,"kata Ujang.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi cawapres 2024 usai menjabat presiden dua periode.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Jokowi bisa maju sebagai cawapres jika berkenan dan parpol menyetujui.
"Kalo undang-undangnya begitu bahkan kalimatnya sangat bisa ya, sangat bisa. Kalo Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa, tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," kata Pacul kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Ia menjelaskan, meskipun parpol mengizinkan Jokowi maju sebagai cawapres, tetapi jika Jokowi tidak berkenan maka hal itu tidak terjadi.
"Bukan buka peluang, aturan mainnya diizinkan (parpol). Apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi," lanjut dia. (Wanto)