SERANG, POSKOTA.CO.ID - Keputusan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mengikis kepercayaan keberpihakan partai pendukung oleh publik.
Terlebih khusus PDIP, tidak sedikit publik mempertayakan sikapnya terhadap rakyat. Netizen mengunggah kritikan PDIP pada saat jadi oposisi di pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikan harga BBM.
Kritikan itu kini kembali berbalik. Publik menanyakan sikap kritis PDIP yang menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo yang menaikan BBM. Bahkan PDIP ramai-ramai dihujat netizen.
Menurut pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, kritikan publik terhadap sikap keberpihakan PDIP akan mempengaruhi kepercayaan dan elektabilitas PDIP.
Namun, penurunan elektabilitas PDIP hanya sedikit lantaran keputusan kenaikan BBM bukan kebijakan yang populis.
"Hal seperti ini wajar dan dinamika dalam demokrasi. Ketiak ungkapan itu untuk menurunkan elektabilitas PDIP, saya kira iya. Kalau penurunan elektabilitas, iya, tapi saya kira tidak banyak," katanya saat dihubungi, Senin (5/9/2022).
Ia menerangkan, suatu kewajaran PDIP kini dikritik publik. Mengingat, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi garda terdepan pengusung Jokowi.
"Kalau dulu zaman Pak SBY, PDIP oposisi mengkritisi ya wajar. Sekarang terbalik, sekarang yang berkuasa PDIP lewat representasi Jokowi ketika dinaikan dan itu ditanya kembali sikap PDIP, pasti tidak mungkin kontra," terangnya.
Dikatakan Adib, partai pengusung pasti sudah menghitung dampak negatif atas kebijakan kenaikan BBM. Sehingga bantuan dari pemerintah dianggap menjadi solusi.
Kendati, tugas besar pemerintah saat ini adalah menkan harga bahan pokok agar tidak ikut naik. Jika itu berhasil, pemerintah dipastikan mendapat dukungan publik.
"Kalau pemerintah bisa menekan harga bahan pokok, inflasi ditekan, ini pasti akan mendapat dukungan publik. Cuma hampir sama, ada BLT, barang ikut naik, kan hampir sama, tidak ada yang berubah," jelasnya. (Bilal)