JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut menyoroti rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan solar. Rencana itu disebut akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.
Sebagai buntut harga Pertalite akan naik, Susi Pudjiastuti memberikan saran pada pemerintah untuk mengurangi pegawai negeri sipil (PNS) serta membubarkan lembaga-lembaga yang tidak perlu.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan ini.
"Mungkin minggu depan (minggu ini) presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini," ujar Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (18/7/2022).
Presiden Jokowi, menurut Luhut, sudah mengindikasikan bahwa harga BBM di tanah air tidak mungkin dipertahankan. Hal itu mengingat harga minyak mentah dunia yang melonjak di tengah perang Rusia-Ukraina.
"Jadi, presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita mempertahankan demikian karena harga BBM kita termurah se-kawasan dan itu beban untuk APBN," terang Luhut.
Diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun. Jumlah tersebut naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun.
Sementara sampai hari ini, harga BBM jenis RON 90 atau Pertalite masih bertahan di harga Rp7.650 per liter dan Solar bersubsidi Rp5.150 per liter.
Adapun, orang miskin akan bertambah banyak sebagai buntut harga pertalite dan solar bersubsidi naik. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal.
Dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu (24/8), Faisal mengatakan bahwa imbas dari kenaikkan harga BBM bersubsidi adalah jumlah orang miskin akan bertambah. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan untum membeli BBM bersubsidi akan semakin mahal.
Menurut Faisal hal itu akan berpengaruh pada mereka yang bergantung pada Pertalite yakni masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki sepeda motor.
"Kalau masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan ini punya motor butut, dikasih orang misalnya. Berarti, pengeluaran untuk bensin bertambah," ucap Faisal.
Di sisi lain, Susi Pudjiastuti menyarankan pemerintah untuk mengurangi PNS dan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak perlu. Hal itu sebagai tanggapan rencana harga Pertalite dan solar bersubsidi akan naik.
“PNS dikurangi 30% dlm 2 thn ke depan;mulai es 1,2,3 & staf. Kementrian dimerge bisa berkurang min. 4 sd 5 Kementrian. Pemerintah bisa hemat min.Rp 40T/ tahun. Berkurang orang berkurang anggaran program2 yg tidak esensial. Sehingga Infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan,” ujar Susi lewat akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti pada Rabu (24/8/2022).
Kendati demikian, Susi Pudjiastuti menekankan bahwa pengurangan PNS juga harus disertai dengan pesangon sisa gaji dan tunjangan kinerja.
“Tentu saja pemberhentian/ Rasionalisasi PNS disertai Golden Handshake .. pesangon sisa gaji sd pensiun + tunkin .. dulu pernah coba hitung lulusan SMA saja bisa dapat pesangon kurang lebih Rp 250 jt .. busa cukup untk modal usaha,” katanya.
Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat.. Bubarkan lembaga2/ komisi2 yg tidak diperlukan & tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu Departemen di Merge. Kejakgung & Kemenkumham, Deperindag & Industri jdkan direktorat Dagli dll https://t.co/qXHcUNwAKt
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) August 24, 2022
Lebih lanjut, Susi juga mengatakan pemerintah bisa berhemat dengan membubarkan sejumlah lembaga atau komisi yang keberadaannya tidak signifikan.
“Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat.. Bubarkan lembaga2/ komisi2 yg tidak diperlukan & tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu Departemen di Merge. Kejakgung & Kemenkumham, Deperindag & Industri jdkan direktorat Dagli dll,” ujar Susi Pudjiastuti menanggapi harga Pertalite akan naik. (*)