ADVERTISEMENT
Selasa, 21 Juni 2022 09:36 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengingatkan, semua pihak agar serius mewaspadai lonjakan kasus Covid-19.
Ia mengatakan, kenaikan Covid 19 pada minggu terakhir ini, menunjukkan bawa sebenarnya Covid-19 masih sangat dinamis dan juga tidak bisa diprediksi.
"Pandemi masih berlangsung dan sulit ditebak kapan berakhir. Dalam kondisi yang serba tak pasti ini, kita harus berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, jangan terlalu cepat menganggap Covid-19 sudah tidak ada atau tidak berbahaya lagi. Anggapan seperti itu salah besar, karena Covid-19 masih beresiko, khususnya bagi lansia," kata politisi PDIP ini saat dihubungi, Selasa (21/6/2022)
Rahmad mengatakan, dalam kondisi pandemi yang belum menentu ini, pihaknya akan mendorong pemerintah agar mewanti-wanti masyarakat bahwa situasi dan kondisi perlu perhatian.
"Sekali lagi, pandemi masih dinamis sehingga lonjakan sangat memungkinkan. terlebih minggu lalu ditemukanvarian Omicron BA.4 dan BA.5. H. Kita tahu varian ini cepat menular meski gejala beratnya tidak seberat Omicron varian lainnya bukan berarti kita berleha leha," bebernya.
Menambahkan keterangannya, politisi asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengaku cukup terusik dengan pernyataan para epidemiolog yang menyarankan pemerintah agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.
Apalagi di ungkapkan saat ini sudah tidak darurat. Hal ini diungkapkan menyusul adanya peningkatan kasus harian Covid-19 beberapa pekan belakangan.
"Saya tujukan kepada epidemiolog yang diajak diskusi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, yang mengusulkan untuk PPKM dihapus, saya kritik keras ini," katanya.
Rahmad mengatakan, ia justru menyangsikan etika komunikasi epidemiolog tersebut dengan menyebut saat ini tak lagi darurat diberlakukan PPKM. Apalagi, melihat situasi saat ini yang dihadapkan dengan peningkatan kasus Covid-19.
"Saya kira para epidemolog juga harus lebih hati-hati terutama yang kemarin diajak diskusi soal rekomendasi PPKM untuk dihentikan atau diganti dengan yang lain," ujarnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT