Kementan Siap Alokasikan Rp48 Miliar untuk Pencegahan hingga Pengendalian PMK

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak mulai meresahkan.

Kementerian Pertanian (Kementan) langsung bergerak mengirimkan logistik kesehatan berupa, vitamin, antibiotik, antipiretik, desinfektan sampai Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya kawasan yang terjangkit PMK.

"Mulai 7-12 Mei 2022 lalu kami sudah melakukan pengiriman logistik tahap 1 ke beberapa provinsi," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah, dalam keterangan resminya, Rabu (18/5/2022).

Ia memaparkan, sejak 16 Mei 2022 lalu, Kementan kembali mengirimkan logistik tahap dua bagi wilayah yang diduga terjangkit PMK, seperti Jawa Timur dan Aceh.

Nasrullah menyebut, keseluruhan obat-obatan yang telah dikirimkan oleh Kementerian Pertanian sejumlah Rp 534,29 juta.

Ia juga memaparkan, pengiriman logistik berikutnya sudah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 kemarin.

"Begitu ada wabah penyakit PMK, kami bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi, sehingga mengetahui kebutuhan aoa yang diperlukan untuk mengendalikan penyebarannya," tutur Nasrullah.

"Pengendalian penyebaran menjadi mutlak, supaya segera ditangani," tambahnya.

Menurutnya, saat ini hewan yang terinfeksi telah diberikan obat, penyuntikan vitamin, antibiotik serta penguatan imun.

"Alhamdulillah, pemberian dalam bentuk vitamin, antibiotik, antipiretik, desinfektan dan APD untuk petugas, jadi lebih baik hasilnya," ujar Nasrullah.

"Contohnya, hewan yang tadinya lemas sudah terlihat fit, kita juga menyarankan memberikan desinfektan di area kandangan dan pemeliharaan hewan ternak," tambahnya.

Nasrullah juga berharap, tindakan ini mampu mencegah meluasnya wabah PMK.

Lebih lanjut, pemerintah berencana akan mengirimkan bantuan logistik obat-obatan, vitamin serta APD ke provinsi sentra ternak yang masih bebas PMK, misalnya Sulawesi Selatan, NTT dan Bali, lho.

Nasrullah mengungkapkan, Kementan saat ini telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp48 miliar guna pencegahan serta pengendalian PMK, terutama soal  pengadaan vaksin nasional.

"Pembiayaan pengendalian dan pencegahan PMK ini selain dari APBN juga ada sinergi dengan APBD, serta sumber biaya lainnya," jelas Nasrullah.

"Insya Allah, kami menggandeng banyak pihak, harapannya agar PMK ini bisa teratasi dengan baik," pungkasnya.