JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menangani penyakit hepatitis yang mulai menyerang Tanah Air.
Ia berharap penyakit hepatitis akut ini tidak menjadi pandemi baru di Indonesia.
Mudah-mudahan soal hepatitis ini tidak seperti Covid-19 yang kemudian menjalar menjadi pandemi, dan kita minta kepada kemenkes dalam hal ini untuk lebih serius menangani masalah ini," Kata Dasco dalam dpr.go.id yang dikutip Poskota pada Rabu (11/5/2022).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan virus hepatitis ini sebelumnya pernah terjadi. Menurutnya, jika tidak dideteksi dan diantisipasi akan terjadi hal yang tak diinginkan.
“Pengalaman hal seperti ini yang tidak dideteksi dini dan diantisipasi bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Dasco.
Oleh karena itu, dia meminta Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan segera berkoordinasi dengan Kemenkes dalam penanganan kasus hepatitis misterius tersebut.
Dasco mengatakan langkah tersebut bakal dilakukan setelah masa reses anggota dewan yang akan berakhir pekan depan.
“DPR akan segera masuk masa sidang, kita akan segera minta Komisi IX DPR koordinasi dengan mitranya itu, Kemenkes untuk mencari tahu sebab-sebab hal yang menimbulkan hepatitis ini,” kata Dasco.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan, salah satunya dengan menjaga kebersihan diri.
Sebab, penyakit hepatitis akut yang tengah melanda dunia diduga telah masuk ke Indonesia setelah tiga anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini.
“Virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi, kalau bisa rajin cuci tangan, kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita. Ini banyak menyerang di bawah 16 tahun dan lebih banyak lagi di bawah 5 tahun,” kata Menkes.
Eks Direktur Penyakit Menular World Health Organization (WHO) Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama juga menegaskan bahwa Indonesia perlu waspada tetapi jangan panik yang tak beralasan.
"Kita jelas perlu waspada, tetapi tidak perlu juga menjadi panik tidak beralasan. Di sisi lain, negara tentu perlu mengambil langkah antisipasi yang diperlukan, dan masyarakat melakukan langkah kewaspadaan pada keluarga kita," kata Tjandra. (CR05)