SERANG, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah pedagang di Pasar Kepandean mengaku diiming-imingi menjanjikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas ruko yang mereka tempati oleh oknum yang mengaku dari Dinkop UKM Perindag Kota Serang.
Para pedagang dijanjikan mempunyai sertifikasi HGB selama 10 tahun.
Menanggapi hal itu, Dinkop UKM Perindag Kota Serang memastikan, pihak yang menjanjikan sertifikat HGB adalah orang yang tidak bertanggungjawab.
Kepala Bidang Pasar pada Dinkop UKM Perindag Kota Serang, Mat Alwi, mengatakan, pihaknya tidak pernah menjanjikan akan memberikan sertifikat HGB kepada para pedagang di pasar Kepandean.
"Apalagi, berdasarkan keterangan pedagang sertifikat HGB bisa berlaku sampai dengan 10 tahun," katanya, Minggu 3 April 2022.
Karena itu, dia memastikan bahwa itu adalah perbuatan oknum yang mencatut nama Dinkop UKM Perindag Kota Serang.
Apalagi, awning yang dibeli oleh para pedagang itu adalah ilegal atau yang bukan merupakan kewenangan Dinkop UKM Perindag Kota Serang.
Sebab yang menjadi kewenangan Dinkop UKM Perindag Kota Serang hanya yang berada di bagian tengah yang jumlahnya mencapai tiga awning besar.
"Kalau yang punya pemerintah itu ada sekitar tiga atau empat awning besar, yang di dalamnya terdapat sekitar 60 los. Jadi kalau yang itu, bukan punya kami. Itu ilegal," katanya.
Alwi mengatakan bahwa dinas tidak pernah memperjualbelikan lahan maupun loss di pasar Kepandean.
Bahkan dinas hanya memungut retribusi sebesar Rp2 ribu/hari kepada para pedagang.
"Selain retribusi, itu tidak ada. Kami tidak memperjualbelikan loss itu. Tapi kalau yang ilegal itu kami tidak tahu," ujarnya.
Alwi menuturkan bahwa pasar Kepandean sejak semula hanya diperuntukkan bagi pedagang di Taman Sari yang direlokasi ke dua tempat, yakni Pasar Lama dan pasar Kepandean
"Karena itu, sejak awal pasar Kepandean tidak diperjualbelikan kepada para pedagang, khususnya para pedagang yang mengalami relokasi dari Taman Sari," ucapnya.
Untuk mengantisipasi adanya kemabli oknum yang tak bertanggungjawab, Dinkop UKM Perindag Kota Serang, akan membuat surat edaran bagi pedagang pasar.
Edaran tersebut akan berisi keterangan bahwa lapak yang diperjualbelikan oleh oknum tersebut bukan milik Pemerintah Kota Serang.
"Surat edaran ini juga akan menjadi dasar bagi para pedagang di pasar Kepandean untuk menghindari adanya praktik premanisme yang meminta sejumlah uang kepada para pedagang," pungkasnya.(luthfi)