SERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan menjelang bulan Ramadan dan IdulFitri secara virtual, Rabu 23 Maret 2022.
Rapat koordinasi diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perdagangan (Mendag) dan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN).
"Pemerintah daerah dalam amanat Mendagri ditugaskan dalam dua jalur pada pengendalian pangan ini. Jalur pertama adalah Kepolisian yang akan mengawal bila terjadi masalah hukum, contoh jika ada penimbunan dan lainnya. Jalur kedua prefentif memastikan ketahanan pangan ditugaskan pada struktur pemerintah yang dikendalikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta pelaksana agenda kerjanya diketuai oleh Sekretaris Daerah," ungkap Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Menjelang HBKN.
Ia juga meminta kepada Sekretaris Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya menetapkan kelembagaan dalam struktur kerja.
Dan jika telah memiliki struktur kerja, maka dibutuhkan pembaharuan dan penyesuaian.
"Perlu ada pembaharuan atau penyesuaian, sehingga kita di jalur dua itu bahu membahu Pemerintah Daerah memastikan ketahanan pangan ini utamanya terkait bahan pokok," kata Sekda Al Muktabar.
Masih menurut Sekda Al Muktabar, secara umum laporan yang ia terima, situasi ketahanan pangan di Provinsi Banten cukup baik.
Meski begitu, Sekda tak menampik bila minyak goreng maih langka.
Menurutnya perlu langkah bersama untuk menjamin ketersedian minyak goreng.
"Kita akan terus menerus mengkoordinasikan ini, agar kita punya peta jalan yang terstruktur dalam upaya menjawab tugas pokok kita masing-masing atas langkah kita dalam rangka ketahanan pangan," imbuhnya.
Selain itu, ia juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan rekomendasi teknis di masing-masing wilayah agar dapat mencari jalan keluar terkait kelangkaan minyak goreng.
"Bahwa keadaan yang seperti ini tentu keadaan rutin yang setiap saat kita alami, oleh karenanya tentu strategi yang akan kita lakukan sudah kita persiapkan untuk kita bisa menangani ini secara baik," ujarnya.
Ia juga meminta kepada masing-masing wilayah dapat memberikan informasi terbaru terkait ketahanan pangan secara berjenjang.
"Amanat Mendagri untuk mengambil langkah di tingkat daerah dalam rangka satu kesatuan solusi ketahanan pangan ini, yang melakukan upaya kerjasama antar pemerintah," jelasnya.
Selanjutnya, ia menuturkan pentingnya bekerjasama dengan daerah-daerah yang memiliki rata-rata pasokan komoditi yang baik.
"Ini kita harapkan Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah itu, agar kita dapat menjamin ketersediaan bahan pokok ini dapat dilakukan bersama sama. Pada dasarnya kerjasama itu sebenarnya sudah berjalan dibeberapa komoditi, seperti cabai, bawang merah dan putih serta lainnya dari komoditi bahan pokok tersebut," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah, menyampaikan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan terdapat tiga pilar, di antaranya pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.
"Tentunya yang didukung sumber daya alam, air, SDM, teknologi, lembaga dan budaya," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah kewenangannya bertanggungjawab dalam ketersediaan pangan bagi masyarakat, baik itu rumah tangga maupun perseorangan.
"Dalam mewujudkan keterjangkauan bagaimana pembangun sarana dan prasarana, serta bagaimana membuat pusat perdagangan pangan atau BUMD dan di Banten sudah ada BUMD Agro, serta di beberapa daerah juga sudah ada," katanya.
Ia menuturkan, setidaknya terdapat 12 komoditas strategis yang menjadi perhatian untuk dilakukan pengawasan ketersediaan serta harga seperti beras, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur, gula pasir, dan minyak goreng.
"Arahan Pak Sekda juga untuk dioptimalkan kerjasama antar daerah, baik antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi dari daerah surplus ke daerah yang defisit," pungkasnya.
Rapat koordinasi juga diikuti oleh OPD di lingkungan Pemprov Banten dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang berkaitan dengan sektor pangan, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Banten, Komando Resor Militer 064 Maulana Yusuf, dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Siti Munifah, yang turut serta berperan dalam pengawalan dan pengawasan ketersediaan 12 komoditas strategis tersebut. (luthfi)