JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan, terdapat sekitar 87 jemaah umrah Indonesia terpapar positif Covid-19.
Dikutip Poskota.co.id, hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Jumat,(21/1/2022).
"Ya benar. Ada 87 jemaah yang positif," jelas Nadia.
Nadia mengungkapkan, ditemukan 10 orang di antaranya diduga terpapar Covid-19 varian omicron.
"Saat ini ada 10 yang probable omicron," tambahnya.
Adapun dari jumlah 411 jamaah umrah perdana, yang diberangkatkan, pada 8 Januari 2022 lalu. 87 di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyampaikan hal yang sama.
Menurut Wiku, sebanyak 20 persen jemaah umrah yang baru tiba di Tanah Air, pada 17 Januari lalu, menunjukkan hasil tes positif Covid-19.
IBUKU SEORANG PAHLAWANKU!!
"Dari kepulangan jemaah umrah perdana pada tanggal 17 Januari lalu sebanyak 20 persen kasus positif berhasil terdeteksi dari total jemaah," kata Wiku dikutip dari kanal YouTube Sekretariat, Kamis (20/1/2022).
Wiku mengatakan, bahwa kasus positif Covid-19 ini lebih di dominasi dari transmisi lokal, dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri.
"Bahkan per tanggal 15 Januari 2022, 63 persen kasus positif merupakan transmisi lokal," pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pegi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umrah.
"Kalau orang itu sudah mendapatkan visa kecuali kalau yang bersangkutan terkena masalah hukum," terang Gus Yaqut panggilan akrab menteri agama di Jakarta, Senin (17/1/2022).
"Jadi kalau sudah mendapat visa, dia berhak ke luar negeri. Tapi pemerintah berhak melakukan pengaturan, karena itu keberangkatan jemaah umrah tetap berjalan," tutur Gus Yaqut.
Gus Yaqut menegaskan bahwa pemberangkatan jemaah umrah asal Indonesia tidak akan dihentikan. Ia juga memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah umrah akan tetap menerapkan skema kebijakan satu pintu atau one gate policy (OGP). (Ibriza Fasti Ifhami)