JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan saat ini, satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting (kekerdilan anak).
"Persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak itu adalah generasi penerus. Mereka lah masa depan kita," tutur Wapres.
Itu disampaikan Wapres dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Forum Nasional Stunting Tahun 2021. Hadir dalam acara itu, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Selain itu, diikuti para gubernur, bupati dan walikota secara daring.
"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," tambah Wapres.
Dalam mengatasi stunting, Wapres mengajak untuk berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang. Investasi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa kita.
"Satu dolar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara," ungkap Wapres.
Wapres mengatakan percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.
"Hingga tahun 2021, seluruh Bupati dan Wali Kota dari 514 kabupaten/kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah," utara Wapres.
Di samping itu, menurutnya, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.
Wapres menjelaskan aat ini prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen. Artinya, untuk mencapai target 14 persen pada 2024, kita hanya punya waktu kurang dari tiga tahun lagi.
"Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat ini, adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama. Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal," tutur Wapres.
Wapres juga meminta Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/ kelurahan.
Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting.
Selain itu, lanjut Wapres, Kementerian dan Lembaga agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
"Saya juga minta Bappenas sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini," katanya.
Lihat juga video “Headline Harian Poskota Edisi Selasa 14 Desember 2021”. (youtube/poskota tv)
Wapres menegaskan kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya, didukung dengan sumber daya yang mencukupi, dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.
(johara)
