ADVERTISEMENT

Pengamat Militer Beberkan Sebab Terjadinya Konflik TNI-Polri, Ternyata Ini yang Paling Mendasar

Kamis, 2 Desember 2021 11:24 WIB

Share
Pengamat Militer Dr. Sidratahta Mukhtar. (foto: rizal)
Pengamat Militer Dr. Sidratahta Mukhtar. (foto: rizal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Militer Dr. Sidratahta Mukhtar mengatakan, konflik TNI dan Polri sebenarnya tak disebabkan oleh faktor-faktor elementer, melainkan karena banyak hal yang belum tertangani dengan baik.

"Adapun, kasus bentrok karena soal parkiran, prosedur tilang, harga rokok dan hal-hal kecil lainnya hanya unsur pemicu pada setiap konflik diantara aktor pertahanan dan keamanan negara itu," katanya, Kamissss (2/12/2021).

Ia menyebut, masalah mendasar sebagai elemen kunci dalam konflik TNI-Polri adalah lemahnya, pertama, etika mereka sebagai aparatur negara, yang seharusnya menjadi teladan masyarakat tetapi justru sebagai bagian dari masalah itu sendiri. 

"Spirit korsa yang masih kuat, belum didukung oleh semangat kolaboratif, sehingga mudah disulut oleh masalah-masalah  kecil seperti yang terhadi di Ambon dan Papua baru-baru ini," bebernya.

Malah postur kedua organ hard power TNI dan Polri itu makin diperkuat. Brimob mengalami transformasi dan penambahan jumlah personil dan teknologi.

"Ego sektoral dan budaya organisasi juga menjadi pemicu dan tak ada contoh leadership yang memadai sebagai contoh. Sehingga personil ditingkat bawah membentuk budaya sendiri yang rentan anarki," tegasnya.

Terjadi kecemburuan antara TNI dan Polri dimana misalnya,  Polisi lebih sejahtera dan punya lebih dekat dengan masyarakat padahal konsep kemanunggalan TNI rakyat masih ada dan didukung UU. Tetapi secara empiris tugas pelayanan publik dan Kemdagri merupakan domain polisi.

"Belum lagi budaya organisasi keduanya sudah berbeda-beda. Meski sama-sama memiliki hak dan diskresi yang tinggi tetapi legitimasi dalam masyarakat berbeda, dimana polisi sudah jadi cicilian in uniform," bebernya.

Sejak berpisah dari TNI, polisi relatif mandiri dan menimbulkan kurang bisa diefektifkan perbantuan TNI kepada Polri.

TNI ingin perbantuan atas perintah UU bukan atas kebutuhan Polri. Sidratahta Mukhtar  menegaskan,  ini jelas menimbulkan disharmonisasi dan mudah berujung pada konflik.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT