LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Kabupaten Lebak besok tepatnya tanggal 2 Desember 2021 akan menginjak usia ke 193 tahun. Di usia yang sudah hampir dua abad itu Lebak menunjukan berbagai perubahan dimasa kepemimpinan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Mulai dari pembenahan sarana infrastruktur yang kini sudah memiliki Jalan tol Serang-Panimbang, dan juga penataaan berbagai Destinasi wisata yang juga merupakan prioritas dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati yakni menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal.
Namun, terdapat juga beberapa hal yang dinilai tidak berubah, dan perlu adanya pembenahan salah satunya yakni soal kinerja dan pelayanan publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Hal itu menjadi sorotan utama para aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala). Mahasiswa menilai Lebak sudah banyak kemajuan, tetapi bidang pelayanan ini yang jadi sorotan.
Ketua Umum Kumala Komarudin atau yang akrab disapa Marko mengatakan, ada sejumlah kepala dinas yang kinerjanya harus dievaluasi karena tidak cepat tanggap terkait berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab dinas yang dipimpinnya.
"Ada beberapa ya, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kinerja kedua dinas ini harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk dievaluasi," kata Marko kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).
Dirinya pun mencontohkan kasus kasus ambruknya ruangan laboratorium dan menimpa sejumlah siswa di SMPN 1 Cibeber beberapa waktu lalu. Menurut dia, Dindik seharusnya memiliki data inventaris soal usia bangunan sekolah-sekolah.
"Dari data itu dinas bisa punya skala prioritas bangunan sekolah mana saja yang memang harus secepatnya diperbaiki. Sayangnya saya tidak melihat dinas punya data itu," sebut Marko.
Kemudian di sektor kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinkes. Salah satu persoalan mengapa perlu ada evaluasi kinerja adalah soal program keluarga sehat.
Marko menilai, program tersebut masih jauh dari kata maksimal dan masih cenderung seremonial.
"Nyatanya angka stunting dan gizi buruk di kita masih cukup tinggi. Ini yang perlu dievaluasi, agar jangan sampai anggaran yang besar telah dikucurkan tetapi tidak bisa maksimal mengatasi persoalan," tegas Marko.
Kumala sambung Marko telah menyampaikan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Santoso.
"Sudah, kami sudah menyampaikan kepada beliau agar kinerja sejumlah dinas tersebut dievaluasi. Apalagi masalah-masalah itu menjadi kebutuhan sangat dasar masyarakat," katanya. (*)