JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menerbitkan sembilan rekomendasi perihal penyelesaian kasus dugaan perundungan dan pelecehan pegawai KPI yakni MS.
Rekomendasi itu ditujukan untuk Komisi Penyiaran Indonesia, karena lembaga penyiaran itu telah terbukti gagal dalam upaya penyembuhan MS selaku pegawainya.
"KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM dikutip, Selasa (30/11/2021).
Adapun kesembilan rekomendasi itu diantaranya KPI harus mendukung MS selaku korban secara moril dan kebijakan.
Tak hanya itu, KPI direkomendasikan Komnas HAM juga harus kooperatif dengan pihak kepolisian sebagai upaya mempercepat proses hukum yang tengah berjalan.
Selain itu, kata Beka, KPI harus memberi sanksi kepada pelaku dan mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.
"KPI harus membuat pedoman pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat," ujarnya.
Selain ke KPI, Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebab, KPI masih menjadi satuan di bawah kementerian tersebut.
Salah satunya rekomendasinya yakni Kominfo harus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI.
"Melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesekretariatan KPI," lanjutnya.
Beka mengatakan, pihaknya memberi tiga rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya terkait penangan kasus pelecehan seksual dan perundungan.
Salah satunya, Kapolda harus melakukan pengawasan dan pemberian dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya, terutama Polres Jakarta Pusat. Sebab, saat ini kasus MS masih ditangani Polres Jakpus.
"Meningkatkan kemampuan personel di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berperspektif korban," tuturnya. (Cr-05)