Antisipasi La Nina, Pengamat Ekonomi Pertanian IPB: Pemerintah Harus Memetakan Wilayah Rawan Banjir

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  - Pengamat Ekonomi Pertanian IPB Prima Gandhi mengatakan dalam situasi cuaca ekstrem  pemerintah harus memetakan (mapping) wilayah rawan banjir.

Dengan demikian pemerintah bisa mengantisipasi kerawanan pangan jika ada banjir dalam keadaan cuaca ekstrem saat ini.

"Pemerintah harus rutin memantau dan menginformasikan  info cuaca dari BMKG kepada petani," kata Prima Gandhi, Kamis (25/11/2021).

Terkait itu, Prima meminta pemerintah rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak. Agar pertanian tetap aman ba banjir tiba.

"Gunakan benih tanaman yang toleran genangan," tegasnya.

Selain itu katanya,  asuransi tanaman padi harus digalakkan. "Dan menghitung wilayah sawah yang tidak terkenan la Nina," tegasnya.

Sebelumnya, Rektor IPB University Arif Satria mengungkapkan,  pertanian merupakan sektor yang sangat penting, dan IPB sebagai institusi pendidikan terus berupaya untuk membantu memprediksi resiko-resiko dari akibat yang ditimbulkan dari bencana. 

"Semoga dengan sentuhan teknologi 4.0 kita dapat memitigasi dan kita juga mendorong agar pelaku-pelaku yang ada dapat mempercepat proses adaptasi sehingga dengan krisis yang ada, kita tetap dapat bertahan," katanya dalam seminar Webinar/Bimtek Propaktani, Selasa (23/11/2021)

Di sisi lain, Takdir Mulyadi, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan memaparkan bahwa dengan adanya La Nina 2021/2022 akan berdampak pada meningkatnya kerusakan tanaman pangan akibat curah hujan yang tinggi. 

Selain itu, La Nina juga dapat meningkatkan peluang banjir rob serta meningkatkan serangan OPT pasca banjir.