JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perwakilan keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang mengadukan Kemenkumham ke Komnas HAM. Aduan itu mereka lakukan karena ditemukan sejumlah fakta minor yang membuat keluarga korban merasa tidak mendapat perlakuan yang layak dari pemerintah.
Pelaporan itu didampingi sejumlah organisasi swadaya masyarakat yang tergabung dalam tim advokasi korban kebakaran (TAKK).
Ketua Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Ma'ruf Bajammal mengatakan, ada tujuh temuan fakta yang mereka dapatkan. Tujuh temuan itu merupakan poin-poin penanganan yang merugikan keluarga korban.
Pertama, ketidakjelasan proses identifikasi tubuh korban, adanya ketidakterbukaan penjelasan kondisi korban meninggal, adanya ketidaklayakan peti jenazah korban yang terbuat dari tripleks.
Kemudian, adanya indikasi intimidasi pada saat penandatanganan dokumen administrasi penyerahan jenazah, juga adanya upaya pembungkaman agar keluarga kelorban tidak menuntut pihak mana pun atas peristiwa kebakaran.
Selain itu, tidak adanya pendampingan psikologis berkelanjutan kepada keluarga korban pasca penyerahan korban, pemberian uang Rp30 juta oleh pemerintah sama sekali tidak membantu keluarga korban.
"Kami mengajukan pengaduan ke Komnas HAM untuk kemudian ditindaklanjuti," ungkapnya dilansir dari Youtube Komnas HAM, Jumat (29/10/2021).
Dia mengatakan, atas dasar itu, pihaknya menduga ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada keluarga korban.
Dia mengatakan, keluarga korban memiliki hak yang dijamin UU misalnya hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan penuntutan atau gugatan secara perdata, pidana, melalui proses peradilan yang jujur.
"Tetapi, dalam hal itu terjadi dugaan pelanggaran HAM dengan adanya intimidasi itu," katanya.