Banyak yang Demo Minta Jokowi Mundur, Politikus Senior PDIP Heran: Nggak Berpikir Jernih, Salah Minum Obat!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno mengaku heran dengan banyaknya orang yang berdemo untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin untuk mundur.

Menurutnya demo-demo seperti itu dilakukan oleh orang-orang karena tidak dapat berpikir secara jernih.

Terlebih Hendrawan juga menyebut para pendemo sudah salah minum obat sehingga meminta Presiden Jokowi dan wakilnya untuk mundur.

Hal tersebut disampaikan oleh Hendrawan Supratikno pada saat ditemui oleh awak media pada Kamis (28/10/2021) kemarin.

"Salah minum obat sehingga tidak berpikir jernih," tegasnya.

Tak hanya itu saja, Hendrawan juga menganggap kalau suara dari para pendemo yang menuntur pencabutan UU ombibus law juga didengarkan oleh pemerintah.

"Sebagai ekspresi aspirasi tentu harus kita catat,” papar Hendrawan.

Namun, jal tersebut harus melewati proses bernama delibrasi, yakni komunikasi, partisipasi dan pertarungan argumentasi terlebuh dahulu sebelum tuntutan bisa benar-benar terwujud.

“Namun di alam demokrasi, lahirnya sebuah UU sudah melewati proses deliberasi. Jadi kita juga harus mendengar aspirasi yang berbeda dari yang kita miliki," ucapnya lebih lanjut.

Hendrawan menilai seharusnya para pendemo bisa datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu untuk mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja.

Elite PDIP itu menyebut para pendemo juga harus bosa mengukuti dan menghormati dari adanya mekanisme hukum.

"Bila ada yang tidak puas atau tidak sependapat, ada mekanisme judicial review di MK. Sistem & mekanisme yang ada dalam Konstitusi demikian dan harus kita hormati," tuturnya.

"Demonstran yang menyuarakan aspirasi, harusnya jauh-jauh hari sudah menyalurkan aspirasinya kepada para wakilnya di DPR. Bila tidak, berarti ada masalah diskoneksi saluran-saluran komunikasi," ucapnya menambahkan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya para Aliansi buruh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menjadikan momentum Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tepat pada hari ini, Kamis (28/10/2021) untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dengan evaluasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin.

Hingga pukul 15.30 WIB, ratusan massa masih bertahan di lokasi meski hujan mengguyur kawasan tersebut. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, selama dua tahun Rezim Jokowi-Maruf malah membikin negeri ini semakin terpuruk.

"Di negeri kita ini, justru semakin yang kita rasakan adalah semakin mengalami keterpurukan gitu ya," kata Nining di lokasi.

Keterpurukan itu, kata Nining adalah situasi dan kondisi objektif yang dihadapi oleh kaum buruh yang makin sulit. Kemudian, semakin rendah dan lemahnya penegakan hukum yang membikin kesejahteraan kaum buruh makin menurun.

Nining mengatakan, hal itu adalah imbas dari sahnya Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Dia berpendapat, kebijakan itu, yang sejak awal dikritik oleh banyak pihak, terkesan ugal-ugalan dan justru tidak didengar oleh pemerintah.

"Termasuk Presiden pun memaksa diri melahirkan satu regulasi yang ugal-ugalan yang kemudian tanpa melihat apa yang menjadi kondisi objektif rakyatnya," sambung Nining.

Atas fakta itu, aliansi buruh GEBRAK menilai, hari ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Kegagalan itu, lanjut Nining, menjadi pemantik bagi rakyat untuk kembali turun ke jalan, bahkan di masa Pandemi Covid-19.

"Padahal, seharusnya di masa pandemi, di masa sekrisis ini, pemerintah seharusnya lebih fokus bagaimana penyelamatan kesehatan penyelamatan ekonomi rakyat, tapi bukan hanya semata-mata penyelamatan ekonomi kapitalis gitu ya, tapi juga harus menyelamatkan kepentingan ekonomi rakyat yang mayoritas hari ini," tegas Nining. (cr03)