JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Tingginya produksi sampah yang dihasilkan warga Jakarta setiap harinya, sangat berdampak pada ketersediaan lahan TPST Bantargebang.
Bahkan Dalam Waktu dekat, keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut diprediksi penuh tidak lagi dapat menampung sampah warga DKI.
Karenanya, Pemprov DKI pun didorong oleh DPRD DKI agar segera merealisasikan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai alternatif dan solusi atas pengendalian sampah warga Jakarta.
"Kami sangat mendorong pembangunan ITF yang direncanakan Pemprov DKI , bahkan menjadi program RPJMD tahun 2017-2022," terang Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, Sabtu (25/9/2021).
Menurutnya, sampai saat ini Pemprov DKI tidak memiliki solusi dalam menangani sampah ada di Ibukota. Pembangunan 4ITF pun terkesan lambat, karena dengan percepatan ITF pembuangan sampah ke TPTS Bantargebang pun dapat diperkecil.
"Kalau sekarang kita sudah bisa kelola di Jakarta, rencana awal ada empat ITF itu sudah tidak perlu lagi kontrak dengan Bantar Gebang,” ungkap Nova.
Hal serupa juga diungkapkan Judistira Hermawan, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya. Ia berharap 4 ITF setidaknya dapat menampung volume sampah warga Ibu Kota yang kini telah terakumulasi hingga 8 ribu ton per hari.
“Sampah yang kita hasilkan ini kan jumlahnya sangat besar, hampir 8 ribu ton per hari, dari rumah tangga, industri, perkantoran dan sebagainya, ini kan harus dikelola dengan baik jangan sampai jadi masalah baru,” pungkasnya .
Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, menyebutkan volume ketinggian sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPSP) Bantaran Gebang, Bekasi telah mencapai batas maksimal.
Dari lahan seluas 104 hektar yang dimiliki, ketinggian sampah telah mencapai 50 meter. Dengan jumlah sampah per hari mencapai 7.400 ton.
"Ketinggian timbunan sampah di TPSP Bantaran Gebang sudah mencapai batas maksimal," tulis Dinas LH DKI Jakarta, di akun Istagramnya.
Dijelaskannya kembali, bahwa timbunan tersebut akan menimbulkan banyak masalah termasuk lahan yang sudah semakin berkurang. Dan disisi lain, belum tersedianya alternatif TPA bagi sampah Jakarta. (*)
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. (humas dprd dki )