SEMARANG, JATENG.POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendengarkan keluhan para kades/lurah se Kabupaten Klaten, perihal bansos dari pemerintah pusat.
Bahkan ada kades yang emosional karena penerima bansos malah orang kaya dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan.
"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko, Senin (2/8/2021).
Joko menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran.
Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Entuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku," ucapnya.
Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga.
Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma)," imbuhnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan.
Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel.
"Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," tegasnya.
Semrawut
Kesemerawutan data Bansos juga disampaikaikan pengelola desa lainnya.
Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya.
Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaliran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini, ia berharap, Risma segera meresponnya. (aji)