JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengakui kinerja pasar modal syariah ikut mengalami pelambatan, sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global akibat pandemi.
"Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19, kinerja pasar modal syariah ikut mengalami pelambatan, khususnya kinerja saham syariah dan reksadana syariah," terang Wapres.
Hal itu disampaikan Wapres Wapres) K.H Ma’ruf Amin pada acara International Conference “The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward” yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Wapres menyampaikan, perluasan pasar modal syariah menjadi penting sebab hal ini merupakan faktor pendorong yang penting bagi pertumbuhan ekonomi secara makro.
"Karena Keberadaan pasar modal syariah memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan dan juga investasi bagi masyarakat,” urai Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk penguatan industri keuangan syariah di Indonesia khususnya terkait pasar modal syariah.
Beberapa di antaranya adalah melalui penguatan kelembagaan perbankan syariah melalui merger tiga Bank Umum Syariah yang kini dikenal dengan nama PT Bank Syariah Indonesia dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan instrumen investasi bagi para pelaku industri keuangan syariah dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel untuk masyarakat umum.
“Total penerbitan Sukuk Ritel tersebut mencapai 203 triliun rupiah, dengan total investor sebanyak 347.145 individu,” papar Wapres.
Selain itu, lanjutnya, telah diterbitkan juga Green Sukuk yang merupakan SBSN pertama dan terbesar di dunia serta telah menerima sekitar 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional serta penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah.
“OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga telah memberikan izin penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan saham syariah yang fatwanya diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI),” terangnya.
Sedangkan dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-Juni 2021 menunjukkan bahwa aset saham syariah telah mencapai 3.372,2 Triliun Rupiah dan menduduki 47.23 persen dari total kapitalisasi indeks harga saham Indonesia.
Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri keuangan syariah ke depannya.
“Pemerintah akan terus mengembangkan inovasi baik dalam bentuk instrumen SBSN maupun policy, regulasi, dan program untuk memperdalam pasar dan inklusi keuangan," terang Sri Mulyani.
Menurut dia, hal ini tentu merupakan suatu pekerjaan bersama-sama dengan otoritas yang lain dan kita akan terus belajar melalui berbagai media termasuk melalui konferensi ini, sehingga kita akan terus mendapatkan berbagai identifikasi langkah-langkah strategis yang bisa terus memperbaiki kebijakan di dalam rangka untuk terus mengembangkan pasar keuangan dan terutama pasa modal Islam di Indonesia.
Hadir dalam secara virtual konferensi internasional ini Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Mansury, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK Djustini Septiana, Director Wholesale Banking CIMB Malaysia Ayaz Ismail, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi, dan Director Head of Sharia Unit PT. Eastspring Investments Indonesia Rian Wisnu Murti. Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres, Bambang Widianto. (*)