JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menekankan rancang Dana Alokasi Khusus (DAK) harus tepat sasaran karena itu diperlukan sinergi yang baik antara kementerian dan lembaga pembina DAK.
Itu disampaikan Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) saat menggelar rapat dengan para anggota DPOD untuk untuk membahas kebijakan DAK Tahun 2022.
Hadir dalam rapat itu diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas, hadir secara virtual dalam rapat ini diantaranya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan lainnya.
Wapres menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan DPOD untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan penataan daerah, salah satunya tentang DAK.
"Saya menilai perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK. Dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik,” tegas Wapres K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat DPOD secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (11/5/2021).
Wapres menyampaikan, bahwa ketiga kementerian dan lembaga pembina DAK harus dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat di ambil ke depan. Khususnya, saat ini dimana Indonesia sedang mengalami pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana banyak ketidakpastian ditemui di lapangan.
Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mempelajari evaluasi pelaksanaan DAK di tahun-tahun sebelumnya.
“Antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada masa pandemi Covid-19,” ujar Wapres memberikan arahan.
“Kemudian juga perlunya dipersiapkan strategi penggunaan anggaran secara maksimal, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional,” lanjutnya.
Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
Sebab, teknologi informasi dapat mempermudah sinkronisasi data yang dimiliki oleh ketiga lembaga pembina DAK sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data.
Wapres juga berharap perlu juga diperhatikan optimalisasi pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang dapat digunakan bagi kepentingan bersama.
"Demikian pula halnya dengan proses pemantauan dan evaluasi, agar dilakukan secara terpadu antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian dan Lembaga pembina DAK,” urai Wapres.
Wapres pun berpesan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam merancang DAK, khususnya di masa pandemi ini, harus tetap berpegang pada hukum yang berlaku agar akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. (johara)