DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Kuasa hukum Sandi Butar-Butar, Razman Nasution meminta agar Kejaksaan Negeri Kota Depok bisa memanggil Walikota Depok Mohammad Idris terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.
Hal ini ditanggapi oleh Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan apa yang dilontarkan Razman bukan menjadi kewajiban pihaknya untuk memenuhi.
"Yang dapat memanggil adalah kita (Kejaksaan). Jadi kapan dipanggil tidak ada desakan atau intervensi karena untuk isi materi mengetahui adalah kita.
Jadi kita tahu kapan dan Dan seperti apa seseorang itu diperlukan untuk dipanggil untuk memberikan keterangan,’ ujarnya kepada wartawan Rabu (21/4/2021) sore.
Terkait apa akan memanggil Walikota Depok, Herlangga masih belum mengetahui.
"Hingga saat ini tim masih terus bekerja untuk dapat mengungkap tabir kebenaran, belum sampai memanggil Walikota. Karena saat ini belum ada perkembangan untuk mengarah ke Kepala Dinas ataupun ke Walikota," ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Herlangga, sudah sebanyak 16 orang yang sudah dimintai klarifikasi membuka tabir dugaan kasus ini. Mereka adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan.
“Tidak hanya di lingkungan Damkar. Pokoknya yang dianggap tahu permasalahan kita panggil. Dari 16 orang ada beberapa pejabat, dua mantan pejabat pengadaan, mantan sekretaris dinas dan kalau Kabid baru menjabat sekarang kemungkinan baru minggu depan karena berhubungan masalah honor insentif," tambahnya.
Sedangkan untuk masalah sepatu sudah ada pejabat-pejabat terdahulu lebih dahulu dipanggil yaitu ada empat orang yaitu dua mantan Sekdis dan dua mantan pejabat pengadaan.
“Hari ini memanggil 3 orang. Ada dari Badan Keuangan Daerah juga,” tutupnya. (angga)