JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuahkan hasil karena dapat menurunkan mobilitas penduduk.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/2/2021) usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Dalam keterangannya dia didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan dalam penerapan PPKM ini
sebelumnya sejumlah provinsi mengalami perbaikan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
" Dari 98 daerah yang menerapkan PPKM, zona merah turun dari 92 menjadi 63 daerah," ujar Airlangga yang juga ketua umum Partai Golkar.
Ia mengungkapkan mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor dan tentunya yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah di tempat kerja maupun area pemukiman sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian.
Presiden Joko Widodo, kata Airlangga, juga memberikan pengarahan agar kebijakan PPKM) ke depan dengan pendekatan berbasis mikro.
Baca juga: Satpol-PP Kota Serang Tindak 854 Pelanggar Prokes Selama PPKM
"Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara lebih efektif. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan optimalisasi efektivitas PPKM dengan pendekatan berbasis mikro, ' terang Airlangga.
Airlangga menjelaskan, sesuai arahan Presiden pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan dari satgas pusat sampai satgas terkecil.
Selain itu, pelibatan aktif berbagai unsur dari TNI/Polri hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perlu untuk terus dilakukan. Selain untuk meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus menegakkan hukum, juga untuk melakukan pelacakan kasus Covid-19.
Baca juga: Jokowi Sebut Penindakan PPKM 11-24 Januari Tak Tegas, Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi
"Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi TNI/Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing," lanjutnya.
(johara/tri)