JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan, trend menurunnya pertumbuhan ekonomi, tidak hanya terjadi sekarang, akan tetapi sudah berjalan dalam tiga tahun terakhir. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya resesi pada tahun 2020.
Perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir mengulang kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998.
Perekonomian juga stagnan tumbuh hanya di kisaran 5 persen dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global.
“Tahun 2020, ekonomi nasional tersungkur, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran karena pandemi Covid-19," kata anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, Jumat (22/1/2021).
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini mengatakan, bahwa kondisi resesi berdampak serius pada melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan hingga ketimpangan.
Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07 persen dari posisi 5,23 persen pada Agustus 2019.
Baca juga: Dorong Roda Perekonomian, PLN Salurkan Listrik 24 Jam di Kecamatan Pulau Tiga Barat
"Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020, naik dari 7,1 juta pada Agustus 2019. Pada Maret 2020 rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 orang dari September 2019. Totalnya menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,22 persen dari total penduduk," ucapnya.
Angka ini, lanjutnya, juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap angka pada Maret 2019.
Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,- /kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 335.793,- (73,86 %) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 118.859,- (26,14%).
Baca juga: Wapres : UMKM Adalah Tulang Punggung Perekonomian Nasional
“Angka Rp 454.652,- sebagai angka garis kemiskinan merupakan angka yang sangat kecil apalagi didominasi oleh makanan,” ujar Anis.
"Menurut studi yang dilakukan Bank Dunia, masih terdapat sekitar 117 juta (70%) orang di Indonesia yang walaupun sudah berada di atas garis kemiskinan, namun belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi. Dan setiap saat bisa Kembali berada di bawah garis kemiskinan," katanya.
Mengulas penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disediakan pemerintah, Anis mengakui bahwa eksekusi dan serapannya sangat lambat.
Baca juga: Presiden Jokowi Yakin Perekonomian Indonesia Akan Pulih
Sampai akhir November 2020, serapan dana PEN baru sebesar 58 persen.
Hal ini berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
"Secara umum tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi," ucapnya. (rizal/win)