JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mendukung secara optimal program-program inklusi bagi penyandang disabilitas.
"Seperti pendidikan berbasis inklusi, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, akses kesehatan, komunikasi dan informasi, persamaan hak sebagai konsumen, partisipasi di bidang hukum dan politik, serta bidang-bidang lainnya, " kata KH Ma'ruf Amin.
Itu disampaikannya Wapres dalam sambutannya saat acara Dialog Indonesia Inklusi sekaligus Penutupan Temu Inklusi Nasional Ke-4 Tahun 2020 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Puast, Kamis (14/01/2021).
Baca juga: Wapres Berharap Kerja Sama Indonesia-Qatar Diperluas di Bidang Ekonomi
KH Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa membangun masyarakat inklusi Indonesia yaitu masyarakat yang terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan, serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
Sebab itu, Wapres meminta semua pihak bersinergi dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk organisasi penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas itu sendiri dalam rangka mewujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia.
“Saya mendapat informasi dari masyarakat, tentang masih adanya kesulitan yang dirasakan penyandang disabilitas dalam mengakses dan menikmati haknya sebagai warga negara. Hal ini dapat menghambat perwujudan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi,” ujar KH Ma'ruf Amin.
Baca juga: Wapres Apresiasi Kerja Cepat MUI Dalam Menetapkan Kehalalan Vaksin Sinovac
"Saya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terus ditingkatkan, sehingga mampu berpartisipasi dan berkarya pada semua bidang, yang setara dengan seluruh warga negara Indonesia,” pintanya.
Selain itu, Wapres mengatakan perlunya dukungan dan komitmen jajaran pemerintah dan semua pihak terkait, untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang berbasis pendidikan inklusif, baik formal, non formal maupun vokasional, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas.
Di samping itu, menurut Wapres, hal lain yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah perbaikan data nasional penyandang disabilitas.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin Minta MUI Untuk Tetap Melayani Umat
"Saat ini Indonesia masih memerlukan data yang terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran dan karakteristik penyandang disabilitas. Dari laporan yang saya terima, saat ini terdapat beberapa sumber data di beberapa kementerian dan lembaga, di antaranya data Susenas 2018 di BPS, Data Riskesdas 2018 di Kemenkes, dan data Kemensos 2021.
"Menurut data yang dihimpun oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD), hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdata sejumlah 209.604 individu,” paparnya.(johara/tri)