JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah diminta untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat.
Hal ini menurut Anggota Komisi 1, Sukamta akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan.
"Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid-19," kata anggota Komisi I DPR, Sukamta, Kamis (07/201/2021).
Alhasil, katanya, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks.
Baca juga: Edukasi Vaksin Covid-19
Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.
"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.
"Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM," ucapnya.
Baca juga: DPR Apresiasi Kesediaan Jokowi Divaksin Covid-19 yang Pertama
Namun demikian, lanjutnya, hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah.
"Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," tegasnya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap, pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur juga memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.
"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, saya lihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan covid. Maksimalkan kemnkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat," katanya.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Kesiapannya Jadi Orang Pertama Divaksin Covid-19
Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online. Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi. Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang.
"Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," tutupnya. (rizal/tri)