Provinsi Bali Umumkan Kesiapan Pelaksanaan PPKM Sesuai Instruksi Mendagri

Jumat, 8 Januari 2021 17:34 WIB

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Jawa dan Bali berkontribusi sebesar 65% dari total kasus positif Covid-19 per tanggal 3 Januari 2021, Kedua provinsi tersebut juga berkontribusi lebih besar lagi pada penambahan kasus aktif, yaitu 67% atau 74.450 dari total kasus aktif yang ada di tingkat nasional.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11-25 Januari 2021 bagi daerah di Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah kepala daerah pun menyambut kesiapan pelaksanaan PPKM.

Gubernur Provinsi Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, MM mengatakan, ia siap untuk melaksanakan PPKM ini, sehingga pihaknya sudah mengirimkan surat edaran untuk pelaksanaan penerapan PPKM kepada kepala daerah untuk tingkat kabupaten dan kota yang ada di Bali.

"Salah satu dari penerapan PPKM ini adalah dengan mengikuti instruksi menteri dalam negeri agar 75 persen kegiatan perkantoran dilaksanakan WFH (work from home)," terang I Wayan Koster.

Hal tersebut disampaikan pada acara talkshow secara daring dari Graha BNPB Jakarta, Jakarta, Jumat (8/1/2021), dengan pembicara lainnya, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B. Bus, M.Sc,, Wakil Gubernur Prov. Jawa Timur, Dr. Ir. Hj. RD Dewi Sartika, M.Si, Asisten Daerah 1 Pemprov Jawa Barat dan host: Egiet Hapsari.

Talkshow kali ini bertema: "Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemerintah Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali”.

Namun, kata I Wayan Koster, untuk pelayanan di rumah sakit dan juga pelayanan umum itu telah mencapai 75 persen. Tetapi untuk mal, restoran, pasar swalayan dengan memberikan batasan maksimal sampai pukul 21:00 WIB. Ia juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap menerapkan prokes 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

"Sebab kalau pukul 19:00 WIB orang baru pulang dari kantor, sehingga kalau tutupnya dipercepat sampai pk. 19:00 maka restoran di Bali bisa mati," terang I Wayan Koster.

Halaman