JAKARTA, POSKOTA,CO.ID - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bekerja lebih keras mengatasi pandemi Covid-19. Grafik penyintas covid 19 menunjukkan kenaikan signifikan.
Akibat pandemi yang telah berlangsung setahun penuh seluruh indikator kesejahteraan rakyat juga memburuk. Hal ini menuntut kerja lebih keras lagi dari jajaran pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Jazuli sebagai evaluasi pemerintah di tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Menurutnya, Pemerintah harus mengambil opsi kebijakan yang lebih tegas, tidak ambigu dan abu-abu antara kepentingan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi seperti saat ini.
Baca juga: Jokowi Optimis 2021 Akan jadi Catatan Sejarah Sebagai Tahun Pemulihan Masyarakat Indonesia
"Akibat kebijakan yang ambigu ditangkap publik secara luas sebagai inkonsistensi. Dampaknya tidak jelas apa kebijakan yang berlaku antara yang dibolehkan dan dilarang sehingga sulit menerapkannya di lapangan, akibatnya banyak yang abai protokol kesehatan. Tingkat kematian (fatality rate) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara," ungkap Jazuli dalam keterangannya yang diterima Sabtu (2/1/2021).
Menurut Jazuli, masyarakat tidak bisa mendapat gambaran yang jelas bagaimana peta jalan yang komperhensif, sistematis, dan terukur dari kebijakan pemerintah mengatasi pandemi covid 19.
Akibatnya pemerintah tidak bisa menjelaskan secara jelas dan optimis kapan pandemi ini akan selesai diatasi. Prediksi yang disampaikan pemerintah pun berulangkali meleset.
Baca juga: Jokowi: Kita Semua Mencatat 2020 Jadi Tahun Ujian Amat Berat Akibat Pandemi Covid-19
Selain itu, dalam penilaian Fraksi PKS pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.
Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR ini membeberkan data-data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk tajam dalam setahun terakhir.
Baca juga: Survei SMRC: 74 Persen Warga Cukup Puas dengan Kerja Jokowi Sebagai Presiden
Berdasarkan data BPS, pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Sebanyak 29,12 juta orang usia kerja terkena dampak pandemi.
Angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang menurut BPS. Dan diperediksi jumlah angka kemiskinan hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.
Di tengah kondisi rakyat yang sulit di atas, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas. Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS pada Mei 2020.
Baca juga: Mengkhawatirkan, Kasus Covid-19 di Jakarta Timur Sehari Mencapai 450 Orang
Pada perawatan kelas III, iuran Rp25.500 meningkat menjadi Rp42.000.Peserta kelas II, iuran sebesar Rp51.000 dinaikkan menjadi Rp100.000. Pada kelas I, iuran yang sebelumnya Rp80.000 dinaikkan sampai Rp150.000.
Di bawah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Indonesia semakin tergantung dengan utang yang akan diwariskan kepada anak cucu kita.
Bahkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia.
Baca juga: Sebagai Tahapan Vaksinasi. Kemenkes Mulai Kirim SMS Blast Kepada Penerima Vaksin Covid-19
Posisi utang luar negeri Indonesia berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (Juli 2020) sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800).
Pertumbuhan ekonomi nasional juga terkoreksi tajam akibat pandemi covid 19. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di quartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49% di kuartal tersebut.
Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97% dan Quartal II minus 5,32%. (johara/win)