JAKARTA - Nama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono kian menguat menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap izin ekspor benih lobster.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman memastikan kader partainya tidak akan mempersoalkan masuknya Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KKP.
"Tentu kami harus mengulangi kembali bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif Pak Jokowi selaku presiden. Gerindra sendiri gak mau spekulasi ya, dan nggak mau intervensi soal-soal tersebut," kata Habiburokhman di Nusantara III DPR RI, Senin Senin (21/12/2020).
Baca juga: Yasin Limpo Gantikan Luhut Sebagai Menteri KKP Ad Interim
Sakti Wahyu Trenggono dikenal dekat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain sebagai Wamenhan, Wahyu Trenggono juga diketahui sebagai Bandahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.
"Beliau berdua itu di Kemenhan sangat harmonis. Tapi jangan diartikan kami yang mengusulkan juga. Karena kami nggak ada kewenangan di situ. Kita tunggu saja kalau memang nasibnya bagus jadi menteri, ya nggak ada masalah juga kami," ucapnya.
Soal kepatiannya, ia minta untuk menunggu. "Kita tunggu saja kalau memang nasibnya bagus jadi menteri. Ya, nggak ada masalah juga kami," jelas Habiburokhman.
Baca juga: OTT Menteri KKP Edhy Prabowo: KPK Kerahkan 3 Satgas, Salah Satunya Dipimpin Novel Baswedan
Menurut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini, partainya tidak memiliki legal standing untuk mengusulkan.
"Saya pikir itu di luar kapasitas kita ya. Terlepas memang Pak Trenggono itu dengan Pak Prabowo kan baik sekali hubungannya. Beliau berdua itu di Kemenhan sangat harmonis," bebernya.
Habib, demikian sapaan akrabnya, menyebut Partai Gerindra tidak memiliki kewenangan terkait pergantian Menteri.
"Tapi jangan diartikan kami yang mengusulkan juga. Karena kami nggak ada kewenangan di situ," kata Habib. (rizal/win)