PURWOKERTO, POSKOTA.CO.ID - Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, menutup perkuliahan pada akhir tahun dengan mengadakan webinar bertema 'Posisi dan Peranan Media Dalam Pilpres AS 2020'.
Hadir sebagai narasumber Dr. Arifi Saiman, MA, selaku Konsul Jenderal RI New York. Ini membuat diskusi terlihat menarik dan diikuti oleh ratusan mahasiswa serta dosen dengan dimoderatori oleh Dr. Shinta Prastyanti, MA.
Peran media massa dirasa sangat penting bagi masyarakat di Negeri Paman Sam tersebut, mengingat secara politis dan finansial negara AS terbilang maju.
"Di Amerika Serikat itu, semua masyarakatnya memperhatikan betul informasi yang ada di media-media besar di negaranya. Bisa dibilang patokannya itu, mereka juga berhati-hati dalam menerima berita-berita yang masuk terutama berita hoax di media sosial," kata Dr. Arifi Saiman, MA, melalui siaran secara virtual, Rabu (16/12/2020).
Baca juga: Corona Masih Mewabah, Unsoed Kembali Terapkan WFH Bagi Rektorat Hingga Mahasiswa
Pemilihan Presiden AS 2020 yang diselenggarakan pada Selasa (03/11/2020) dimenangkan oleh Calon Presiden Joe Biden dan Cawapres Kamala Harris.
Joe Biden dan Kamala Haris yang diusung dari Partai Demokrat itu telah resmi disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Electoral College negara bagian yang secara resmi menentukan pemenang Pilpres AS, pada 14 Desember 2020 lalu. Keduanya akan dilantik secara virtual pada 20 Januari 2021 mendatang.
"Kekalahan Donald Trump dari Partai Republik itu membuat dia merasa tidak diperlakukan adil oleh media-media mainstream di sini, karena dianggap media lebih banyak memberitakan Covid-19 dibandingkan berita dirinya mencalonkan Pilpres AS atau keberhasilan kinerja pemerintahnya. Sehingga ada 3 media yang digugat ke pengadilan, salah satunya CNN," jelasnya.
Baca juga: Selain Kuliah Jarak Jauh, FISIP Unsoed Ubah Metode Ujian Karena Corona
Trump dikalahkan Joe Biden-Kamala Harris dengan raihan suara elektoral 214 berbanding 290 itu bersikeras dan mengklaim Pilpres kali ini belum selesai. Tak hanya soal media massa di sana yang dianggap tidak mendukungnya, tetapi ia juga menuduh adanya campur tangan jajak pendapat palsu, uang, dan teknologi dalam pilpres tersebut.
Kebebasan Pers
Terkait kebebasan pers di AS, Dr. Arifi menjelaskan pemerintah membebaskan terhadap para jurnalis untuk mencari berita dan memberitakannya dengan sebebas-bebasnya, namun yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan.
"Disini tidak ada Dewan Pers, tidak seperti di Indonesia, jadi sengketa pers itu dilakukan langsung di muka meja hijau, jika ada pemberitaan yang dirasa merugikan masyarakat atau pihak mana saja, boleh secara personal maupun lembaga mengajukan gugatan ke pengadilan," papar Dr. Arifi.
Dr. Arifi Saiman, MA, Konsul Jenderal RI di New York. (ist)
Dr. Arfii juga menjelaskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden AS, berbeda sistem dengan yang ada di Indonesia, baik dari persyaratan presiden dan wakil presiden maupun persyaratan partainya karena AS menganut paham politik liberalisme.
"Syarat-syarat calon presiden berdasarkan konstitusi Amerika Serikat itu diantaranya berumur minimal 35 tahun, menetap di AS selama 14 tahun dan lahir di AS. Khusus untuk calon wakil presiden ditambahkan dengan tidak boleh berasal dari negara bagian yang sama dengan calon presiden," tegasnya.
Baca juga: Trump Akui Biden Menang, Tapi Tetap Tuding Pilpres Curang
Sementara itu, sebagai host atau tuan rumah diskusi, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Unsoed, Dr. S. Bekti Istiyanto, M.Si mengatakan Pilpres AS memang sudah lama diselenggarakan, tetapi banyak pembelajaran yang bisa diambil terutama posisi dan peran penting media di masa kekinian.
"Media di Amerika tetaplah masih menjadi kiblat atau arus utama media dan sumber informasi dunia. Jadi masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini yang ada di Indonesia, terlebih Indonesia baru saja melangsungkan pesta demokrasi yakni Pilkada," jelasnya.
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Unsoed, Dr. S. Bekti Istiyanto, M.Si. (ist)
Dr. Bekti menambahkan kampus sebagai lembaga atau institusi tertinggi dalam proses belajar mengajar itu diakuinya lebih banyak membicarakan sisi teori dan konsep, sehingga masih membutuhkan dukungan realitas di lapangan untuk menunjukkan kesesuaian antara yang dipelajari dengan apa yang terjadi.
"Karena itu kajian untuk menambah kekayaan informasi dengan tema yang relevan menjadi sangat penting tidak hanya buat dosen dan mahasiswa tetapi juga praktisi komunikasi lainnya," terangnya.
Selektif Memiliah Informasi
Situasi politik di Indonesia saat ini terbilang masih belum kondusif, baik soal Pilkada, kekisruhan soal ormas maupun pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir, sehingga diharapkan masyarakat Indonesia selektif dalam memilah informasi baik di media massa maupun di media sosial.
"Media tetap harus memberikan informasi yang berimbang dan adil, tidak memihak termasuk kepada penguasa atau kepentingan. Dengan informasi bagus yang adil ini akan mencerdaskan masyarakat dan bisa memahami permasalahan dengan benar," harapnya.
Baca juga: Alhamdulillah...Presiden Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat
Perihal pemberitaan baik media nasional maupun media lokal menurutnya harus tetap berimbang dan proposional.
"Perlu memperbanyak sumber informasi yang benar dan baik sehingga media yang menjadi rujukan dapat menjadi sumber kebenaran atas sebuah informasi," papar Alumnus Universitas Diponegoro ini.
"Pemerintah juga perlu memperbanyak pelatihan dan pemahaman literasi media sehingga masyarakat tidak akan serta merta menelan hoaks tanpa tahu bagaimana fakta yang seharusnya terjadi.
Masyakarat perlu diberdayakan sehingga tidak berjarak dengan media. Mereka diajari untuk bisa memfilter dan memilih media yang mereka butuhkan bukan yang asal ada,"pungkas Dr. S. Bekti Istiyanto. (mia/ys)