JAKARTA – Covid-19 yang tengah mewabah saat ini tak menyurutkan IIs Suminar, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) patah semangat. Meski akibat pandemi omset penjualan pecel lele, karedok dan gado-gado mengalami penurunan omset dengan berkurangnya pembeli.
Optimisme pedagang yang membuka usahanya di Cibinong, Bogor tak lepas dari adanya Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Program tersebut tak disia-siakannya. IIspun proaktif menindaklanjuti informasi itu ke aparat pemerintah setempat dan langsung diarahkan untuk mendatangi bank BRI terdekat untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
"Saya menanyakan ke security bank, perihal dana UMKM. Karena saya mendapat informasi ini pertama kali lewat media sosial. Setelah diberitahu persyaratan yang dibutuhkan, saya pun menyiapkannya dan saya disuruh kembali seminggu kemudian. Alhamdulillah, Banpres ini langsung cair," ujar Iis dalam dialog produktif bertema Pejuang Ekonomi Garis Depan Wirausahawan Usaha Mikro, yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Baca juga: Pelaku UKM di Aceh Terima Bantuan Banpres Rp2,4 Juta Langsung dari Jokowi
Bantuan ini pun digunakan Iis seoptimal mungkin. Baginya, bantuan senilai Rp2,4 juta itu sangat berarti untuk bertahan di kala pandemi. Dia belanjakan terigu, minyak, gula dan kebutuhan lain untuk terus melanjutkan usaha gado-gadonya.
Melihat kegigihannya, pihak bank pun menawarkan Iis, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro sebesar sebesar Rp 10 juta. Dia pun mengajukan KUR itu dengan cicilan Rp 509 ribu per bulan selama dua tahun.
Bantuan stimulus usaha ini merupakan program dengan suku bunga 0% hingga 31 Desember 2020. Dengan diberikan tambahan subsidi bunga KUR 6% sampai dengan 31 Desember 2020, dan 6% setelah 31 Desember 2020.
“Alhamdulillah setelah adanya bantuan (BPUM), saya bisa memperlebar tempat atau meja untuk usaha tambahan. Saya optimis akan semakin produktif usai pandemi,” lanjutnya.
Sekedar diketahui program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta diberikan kepada 9 juta target UMKM.
Baca juga: Presiden Luncurkan Banpres Produktif
Program yang diluncurkan pada Agustus 2020 ini sudah tersalurkan 100 % pada bulan Oktober lalu. Program ini cepat terserap dengan dukungan Bank Himbara, Koperasi, Pemda, dan K/L yang melakukan pendampingan.
Pemerintah pun menambah jumlah pelaku usaha mikro penerima manfaat BPUM tersebut hingga total keseluruhannya menjadi 12 juta UMKM.
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Sementara itu, Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu mengatakan, pihaknya mengusulkan sebanyak 106.113 pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) untuk mendapat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.
Bantuan ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha mikro yang belum terakses kredit perbankan, dapat bangkit kembali di tengah pandemi Covid-19.
"Jumlah yang sudah diusulkan sebanyak 106.113 pelaku usaha dengan rincian pada tahap pertama sebanyak 41.776 orang, tahap kedua sebanyak 64.337 orang dan tahap ketiga sisanya," kata Ratu.
Baca juga: KemenkopUKM Gandeng BPKB Pastikan Banpres Produktif Tepat Sasaran
Selain BPUM, Pemprov DKI juga menyalurkan bantuan dana untuk pelaku UMKM melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).
Bantuan ini datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional I, serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) sebesar Rp225 juta.
Penyerahan bantuan itu dilakukan secara virtual yang dihadiri Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman, Suharti dan Kepala OJK Regional I DKI Jakarta dan Banten, Dhani Gunawan.
Suharti mengatakan, program KSBB yang digagas Pemprov DKI Jakarta ini untuk membantu warga dan pelaku UMKM mengembangkan usahanya di masa pandemi COVID. "Bantuan dari berbagai pihak telah disalurkan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan dana," ujar Suharti.
Ia memaparkan, bantuan dana dari OJK ini akan digunakan sebagai modal kerja yang dikolaborasikan dengan salah satu perusahaan Fintech yang menyalurkan kepada UMKM di Ibu Kota.
"Dari pembicaraan bersama OJK, sebanyak 2.700 pelaku UMKM di Ibukota akan terbantu melalui program ini," imbuhnya.
PINJAMAN MODAL USAHA
Sedangkan, Kepala OJK Regional I DKI Jakarta dan Banten, Dhani Gunawan menjelaskan, pihaknya melalui FKIJK mendukung penuh program KSBB yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Semoga bantuan pinjaman modal usaha ini dapat membantu pelaku usaha kecil di Ibukota," ucapnya.
Baca juga: Pelaku UKM Jakpreneur Diminta Biasakan Diri Transaksi Online
Dia mengungkapkan, sejak Agustus hingga awal September 2020, OJK Regional I bekerja sama dengan Dinas PPKUKM DKI telah menggelar pelatihan secara virtual yang diikuti 2.034 pelaku usaha mikro kecil di ibuKota.
"Kami juga akan mendistribusikan bantuan prasarana dan sarana penunjang kesehatan ke 12 lokasi binaan (lokbin) yang dihuni 3.700 pelaku UKMKM," pungkasnya.
TENTANG KPCPEN
Sekedar diketahui pertimbangan bahwa penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah.
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.
Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah INDONESIA SEHAT (Prioritas rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi layanan kesehatan), INDONESIA BEKERJA (Prioritas pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja), INDONESIA TUMBUH (Prioritas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional). (ruh)
