JAKARTA - Pemilihan Presiden (pilpres) baru akan digelar pada 2024 mendatang. Namun, waktu empat tahun bukanlah waktu lama. Menyiapkan calon pemimpin terbaik bangsa harus sudah dimulai dari sekarang. Karena itu, Dewan Pakar Partai Nasdem menggelar diskusi bersama para ahli dan pengamat untuk mendapatkan masukan terkait rencana konvensi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
’’Kita ingin pandangan dari para pakar terkait konvensi, baik dari aspek sosiologis, filosofis, praktis, mekanisme, substansi, surveinya dan lain-lain sehingga aspeknya luas. Untuk mendapatkan konsepsi yang mendalam memang bisa diskusi 10 kali,’’ kata Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan DR. Ir, Siti Nurbaya, M.Sc saat membuka diskusi di Jakarta, Rabu malam (18/11).
Siti yang baru saja mendapat gelar kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Jokowi Widodo itu mengungkapkan, proses konvensi bisa dimulai pada akhir 2021 atau awal 2022. Pada prinsipnya, Nasdem sebagai partai modern dengan jargon antimahar ini ingin ada pendidikan politik yang baik untuk negeri ini. ’’Kita ingin mencari putra terbaik bangsa melalui cara konvensi,’’ kata mantan Sekjen Depdagri dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Baca juga: Panglima Sidak Tiga Markas Komando Pasukan Khusus TNI
Hadir dalam diskusi Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Siswono Yudo Husodo, Ketua Majelis Tinggi DPP Nasdem Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Dewan Pakar Pieter Gontha dan Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Dewan Pakar Hayono Isman, Wakil Sekretaris Umum Sonny Y Soeharso, serta anggota Dewan Pakar lainnya.
Ada pula pengamat politik seperti J Kristiadi, Arya Fernandes, Umbu Pauta, Noory Okhtariza, Phillips J Vermonte, Ray Rangkuti, dan Hamdi Muluk. Diskusi digelar secara hybrid. Online dan offline.
Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Siswono Yudo Husodo yang didapuk oleh Siti Nurbaya menjadi pembicara pertama mengungkapkan, ide konvensi sebenarnya muncul sudah lama. Tepatnya sejak pilpres selesai lalu.
’’Niat konvensi ini sangat baik dan patut dihargai untuk mencari putra terbaik. Peran partai ini kan sangat strategis, maka tugasnya adalah mencari putra terbaik dengan cara konvensi,’’ kata Siswono.
Baca juga: Jokowi Minta Kapolri, Panglima TNI dan Satgas Covid-19 Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan
Siswono lebih jauh menjelaskan, kalau partai mencari pemimpin terbaik dan rakyat juga mencari pemimpin yang terbaik, maka akan tercipta primus interpares. Yaitu sistem pemilihan seorang pemimpin yang cara pelaksanaannya berdasarkan musyawarah dengan berbagai kriteria unggul yang harus dimiliki. ’’Menghasilkan orang yang baik-baik di antara orang yang baik-baik,’’ kata Siswono.
Namun, kata Siswono, konvensi Nasdem ini tidak mudah. Pertama, adanya ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen. PT adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan parpol atau gabungan parpol yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif.
Baca juga: Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Hilang
Dari ketentuan ini partai politik yang bisa mengajukan sendiri capes dan cawapres hanya PDIP. Partai-partai lain, termasuk Nasdem, harus berkoalisi. Ini artinya, parpol yang dinakhodai oleh Surya Paloh ini harus berkoalisi dulu sebelum menggelar konvensi.
’’Membuat koalisi sebelum pemerintahan ini selesai sulit sekali. Dinamika politiknya juga sangat tinggi. Peta politik seringkali berubah. Peserta koalisi bisa keluar pada detik-detik terakhir. Perlu ada perjanjian dan konsekuensi bagi peserta koalisi yang keluar,’’ kata Siswono.
Kesulitan lainnya adalah masing-masing parpol punya jago sendiri. PDIP dan Gerindra sudah pasti punya calon sendiri. Partai-partai menengah juga sudah punya calon sendiri. Partai Demokrat mengusung AHY, PKB usung Cak Imin. ’’Kemungkinan Nasdem bisa berkoalisi dengan Golkar,’’ ujar Siswono.
Siswono menjelaskan, dalam konvensi ini perlu dibuat aturan umum dan khusus. Kalau aturan umum sudah jelas. Warga negara Indonesia dan berusia di atas 40 tahun. Sedangkan aturan khususnya misalnya memiliki kapabilitas. Selain itu perlu mempertimbangkan pula ideologi dan finansial.
Baca juga: Prabu Yudhoyono, Jokowi, dan Perjuangan Berat Sang Teladan hingga Pelantikannya
Sulitnya koalisi ini juga dinyatakan pengamat politik dari Unpad Tengku Reza. ’’Konvensi memang bisa menjadi ciri modern partai Nasdem. Namun pelaksanaannya tidak mudah. Tapi tradisi ini harus dimulai. Ini sekaligus bisa menjadi pemanasan politik. Untuk sementara bisa mencari dari kader sendiri dulu,’’ kata dia.
Peluang Sama
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem yang juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan kepada pentingnya edukasi kepada civil society yang baik dan jangan ada lagi politik dagang sapi. "Perlu ada regulasi dari awal untuk sampai ke tujuan," kata pria yang biasa disapa SYL.
SYL menyarankan perlunya kelembagaan yang menjaring capres-cawapres di luar sistem, sehingga rakyat bisa melihat proses konvensi secara objektif.
Baca juga: Jokowi, Panglima TNI dan Ulah Minakjinggo
Seleksi rekrutmen, lanjut SYL, perlu dipikirkan sejak awal. Supaya budget besar yang dikeluarkan menghasilkan sesuatu yang besar pula.
Sedangkan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem yang biasa disapa Mbak Riri lebih menekankan kepada chemistry ketika melakukan koalisi. "Kita perlu berkoalisi dengan partai yang memiliki ideologi sama," Mbak Riri menekankan.
"Perlu dipikirkan pula bagaimana caranya agar koalisi ini tidak hanya Jawa dan Islam, sehingga ada peluang yang sama," tambah Mbak Riri. (*/win)