JAKARTA - DPR mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan data base pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Alasannya karena kekisruhan data UMKM menyebabkan penyaluran dana bantuan menjadi tidak tepat sasaran.
"Penting bagi kita untuk segera melakukan update data UMKM Indonesia. Sehingga jika diperlukan data tersebut, bisa cepat didapat dan tepat sasarannya, sehingga pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2020).
Baca juga: Aprindo Akui Peran Besar UMKM Bagi Perekonomian Indonesia
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluh sulitnya mengakses data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Bahkan menyebabkan kesulitan penyaluran bantuan serta pemberdayaan UMKM secara efektif. Hal ini diakibatkan masih tersebarnya sumber data pengusaha mikro dan kecil di berbagai instansi dan lembaga.
Mukhtarudin mengatakan, kesulitan saat ini menyebabkan banyaknya bantuan UMKM menjadi overlap. Artinya, hanya orangnya itu-itu saja yang mendapat bantuan.
"Sumber datanya macam-macam, sehingga kita sulit bikin database yang akurat dan mudah dicari. Hari ini datanya UMKM tersebar di mana-mana, baik instansi bank atau nonbank, dan banyak overlap datanya,” ujarnya.
Baca juga: Dewan Kota Jaksel Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Terdampak Covid-19
Politisi Golkar ini menjelaskan, pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas pencatatan pelaku UMKM.
Sehingga membuat banyak pelaku usaha yang harusnya tidak terdaftar sebagai UMKM akhirnya masuk kelompok ini.
"Makanya, kita mendorong reformasi pendataan pelaku UMKM segera dilakukan. Perbaikan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang selama ini kerap terlibat dalam pemberdayaan UMKM," katanya. (rizal/tha)