JAKARTA – RUU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR terus menuai kritikan dan protes. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan.
"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sanat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar, dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," kata Anwar dalam keterangannya yang diterima, Selasa (6/10/2020) pagi.
Anwar yang juga ketua PP Muhammadiyah ini mempertanyakan anggota DPR sekarang ini. "Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini ? Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik," tandasnya.
Dia mengatakan semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya, karena takut diganti oleh pimpinan partainya (PAW).
"Mereka (anggota DPR) akhirnya lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya," tegas Anwar.
Dia menilai dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas. (johara/tri)
.jpg)
