Demi Kurangi Beban Utang Negara, Mobil Mantan Perdana Menteri Pakistan Dilelang

PAKISTAN- Mobil-mobil jip dan helikopter anti-peluru menarik ratusan orang ke acara lelang yang dilakukan pemerintah Pakistan, langkah yang ditujukan untuk "mendorong penghematan" demi mengurangi beban utang negara. Namun, pelelangan yang diadakan di pekarangan kediaman resmi Perdana Menteri Imran Khan dan dipublikasikan besar-besaran tersebut gagal mencapai target, bahkan mengundang tawa dari calon pembeli. Juru lelang mengatakan, pemerintah berharap dapat meraup keuntungan sebesar US$16 juta (atau Rp238 miliar) dari pelelangan ini. Namun, kenyataannya penjualan yang digelar pada Senin (17/9) hanya meraup US$600.000 (atau sekitar Rp8 miliar). Oleh karena itu acara lelang dilanjutkan karena pemerintah menargetkan untuk mengurangi beban utang negara. Calon pembeli sangat berminat untuk membeli empat unit helikopter yang disiapkan pemerintah untuk dijual. Namun helikopter itu diumumkan akan dilelang akhir bulan ini. Yang mengundang tanya, pemerintah turut menyertakan delapan ekor kerbau dalam acara lelang. Pada awal bulan ini, seorang asisten PM Imran Khan mencuit bahwa kerbau-kerbau tersebut telah digunakan oleh mantan PM Nawaz Sharif untuk "persyaratan gastronominya". Khan yang terpilih sebagai perdana menteri Juli lalu mengusung agenda reformasi antikorupsi, dan ia telah mengambil sejumlah langkah yang disebutnya mendorong penghematan. Meski demikian, para kritikus menilai itu tidak lebih dari sekadar aksesoris dan masih jauh dari substansi. Bulan lalu, ketika Khan mengimbau penghematan kepada warganya, sang perdana menteri justru menuai ejekan karena ia pergi bekerja dengan menggunakan helikopter untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Land Cruiser anti-peluru dengan harga Rp2 miliar Banyak kalangan menyebut bahwa lelang mobil pemerintah bukanlah hal baru, mereka mengatakan pelelangan ini kerap diadakan. Tetapi pemerintah Khan di bawah naungan partai PTI menyoroti soal lelang mobil ini karena sesuai dengan penghematan yang mereka inginkan. Lebih dari 100 mobil, setengahnya adalah kendaraan-kendaraan mewah, masuk bursa lelang pada Senin (17/09). Namun, hanya 62 unit yang terjual. Dari semua mobil yang dilelang, ada dua unit Mercedes Maybach S-600 yang menjadi favorit. Keduanya dibeli di bawah pemerintahan mantan PM Sharif pada 2016. Namun, ketika harga yang diminta hampir sebesar US$1,3 juta untuk satu mobil, para penawar berjumlah sekitar 500 orang malah tertawa dan tidak ada yang mengambil kedua mobil tersebut. Selain itu, ada tujuh unit BMW, dan 14 unit Mercedes Benz S-300 keluaran tahun 1993 yang juga tidak terjual. Mobil termahal yang terjual dalam lelang tersebut adalah Toyota Land Cruiser anti-peluru produksi tahun 2015, yang nilainya hampir mencapai US$200.000 (atau sekitar Rp2 miliar). Empat jip Mercedes anti-peluru produksi tahun 2005 juga sudah terjual. Namun, banyak mobi-mobill yang jauh dari mewah, beberapa di antaranya dibeli pada pertengahan 1980-an Afzal, seorang pembeli dari Rawalpindi, membeli dua mobil. Salah satunya adalah yang termurah yang dijual dalam lelang, yaitu Suzuki hatchback 2005, yang masyarakat setempat menyebutnya sebagai Mehran. Ia mengeluarkan uang sebesar US$4.000 (atau sekitar Rp59 juta) untuk membeli mobil tersebut. Afzal mengatakan ia membeli mobil-mobil tersebut untuk putranya dan tidak keberatan merogoh uang tambahan. "Uangnya akan kembali ke kas nasional kita dan ini adalah apa yang diinginkan oleh perdana menteri kami," katanya kepada BBC Urdu. Ada juga seorang penawar dari Karachi yang membeli salah satu dari empat jip Mercedes lapis baja keluaran tahun 2005. Atasannya di sebuah perusahaan farmasi besar menginginkan kendaraan mewah, "tak peduli" berapapun harganya. "Mereka hanya menyuruh saya pergi untuk memastikan saya bisa mendapatkan mobil. Tidak masalah jika sedikit di atas harga pasar. Mereka adalah salah satu armada kendaraan perdana menteri," kata pria itu. Pemerintah Pakistan mengalami kekurangan dana segar di tengah upaya menjaga perekonomian. Selain menjual mobil-mobil mewah, pemerintah juga berencana mengubah bangunan milik negara menjadi universitas, mengurangi tenaga keamanan untuk tamu-tamu negara dan mengurangi pengadaan penyejuk udara di kantor-kantor pemerintahan. Sebelumnya pada bulan September ini, Khan bahkan mengimbau anggota diaspora Pakistan untuk menyumbangkan dana masing-masing sebesar US$1.000 (atau sekitar Rp14 juta) yang diluncurkan oleh hakim tertinggi negara itu, untuk membangun proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air di bagian barat laut negara itu.(BBC)