JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPD Jakarta, Fahira Idris menegaskan kasus ketidaksesuaian volume minyak goreng MinyaKita dan harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah masalah serius di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Fahira, selain merugikan konsumen, ketidaksesuaian takaran berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program minyak goreng bersubsidi pemerintah.
"Temuan ketidaksesuaian volume minyak goreng Minyakita adalah pelanggaran yang harus segera ditindak tegas," kata Fahira Idris dalam keterangannya, Senin, 10 Maret 2025.
Oleh karena itu, kata Fahira, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa, seperti penginkatan pengawasan produksi dan distribusi MinyaKita. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa volume minyak goreng dalam kemasan sesuai dengan ketentuan yang tertera.
Baca Juga: Kapolri Pastikan Tindakan Tegas untuk Produsen MinyaKita yang Kurangi Takaran
Kemudian produsen yang terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha, denda berat, dan proses hukum pidana. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah produsen lain melakukan praktik serupa.
"Jika tidak ditindak tegas, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan terus mencari celah untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan konsumen," ujarnya.
Langkah konkret yang tidak kalah penting adalah transparansi dan pelaporan publik. Masyarakat, lanjut Fahira, harus diberikan akses untuk melaporkan indikasi kecurangan dalam penjualan Minyakita.
Menurutnya, pemerintah dapat menyediakan platform pengaduan berbasis aplikasi atau hotline pengawasan harga dan kualitas minyak goreng.
“Ketidaksesuaian volume dan harga MinyaKita menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap produsen dan distributor minyak goreng bersubsidi," jelas Fahira Idris.
Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap program minyak goreng bersubsidi dapat dipulihkan, sehingga kepentingan rakyat dapat terlindungi dengan lebih baik.
"MinyaKita harus jadi hak rakyat, bukan celah curang para spekulan," ucap dia.