Menurutnya, akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
"Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama," tambahnya.
Dalam era konvergensi media, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyatakan teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas.
Baca Juga: Menteri Komdigi Meutya Hafid Berharap Dai Bisa Ajak Umat Tekankan Bahaya Judi Online
Oleh karena itu, peran humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
"Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan," ujarnya.
Menkomdigi juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
Ia menekankan pentingnya sinergi agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif.
Baca Juga: Menteri Komdigi Meutya Hafid Mumet, Situs Judi Online Diberantas Satu Tumbuh Seribu
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
"Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat," ungkapnya.
Meutya dan Hasan sepakat, dengan sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.
