Politik uang dan hoaks menjadi musuh utama yang dapat merusak demokrasi pemilu seperti dikatakan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja kepada pers, di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.
Selain kedua tersebut, Bagja juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni ketidaknetralan ASN, TNI, Polri. Sebab, katanya ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral dalam pemilu.
“Tapi dalam dunia politik musuh bisa menjadi kawan. Lah, sekarang bagaimana caranya musuh demokrasi itu menjadi kawan demokrasi,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, ms Bro dan bang Yudi.
“Ya gampang dengan membujuknya agar menjadi kawan, jangan menjadi musuh,” kata Yudi.
“Membujuk itu kalau orang, hoaks dan politik uang itu kan bukan orang, “ kata Heri.
“Tapi yang menggerakkan kan orang juga,” balas Yudi.
“Betul juga semuanya bersumber dari perilaku orang. Politik uang karena adanya transaksi politik antara kandidat dan pemilih. Yang menyebabkan hoaks orang juga,” jelas mas Bro.
“Jadi kalau mau membujuk, ya membujuk warga masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu untuk menolak politik uang. Membujuk orang agar menahan diri untuk tidak ikut – ikutan menyebarkan berita bohong, fitnah dan segala macamnya,” urai Heri.
“Kalau dipaksa terima uang gimana?” tanya Yudi.
“Tolak secara halus bahwa hak pilih saya bukan untuk diperjualbelikan dengan uang. Pilihan saya bebas dan rahasia, tak bisa dipaksa – paksa,” kata Heri.
“Kalau masih dipaksa juga, amplopnya diselipkan, gimana?,” tanya Yudi.
“Kalau sudah begitu ya terima saja amplopnya, ambil uangnya, buang amplopnya, tidak pilih orangnya,” ujar mas Bro.
“Nggak fair juga dong, bisa jadi beban,” kata Yudi.
“Kalau nggak mau menjadi beban, uangnya nggak usah diambil, biarkan saja,” jelas Heri.
“Selama masih ada yang mau terima uang, selama itu pula politik uang akan tetap mewarnai perhelatan pemilu. Demokrasi akan semakin baik, jika pemilu tanpa musuh, tanpa politik uang, tanpa hoaks dan tanpa keberpihakan,” ujar mas Bro.
“Tetapi musuh pemilu tidak hanya ketiga hal yang disebutkan,” kata Yudi.
“Kalau dirinci masih banyak lagi yang perlu dibenahi seperti intimidasi, diskriminasi. Belum lagi sanksi politik uang yang perlu dikaji ulang,” ujar mas Bro.
“Namun setidaknya tanpa politik uang, demokrasi pemilu akan lebih baik,” tambah mas Bro. (Joko Lestari).