POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, akan bergabung sebagai penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menariknya, Susi tidak meminta honor atas perannya tersebut. Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan selepas acara pelantikan kepala daerah terpilih pada Pemilu 2024, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
Dedi menjelaskan bahwa pengangkatan Susi sebagai penasihat dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Berani, Siswi SMA di Cirebon Laporkan Pungli Pada Dedi Mulyadi Depan Para Guru
Saat ini, pemerintah memang memberlakukan larangan pengangkatan staf ahli atau penasihat yang menimbulkan biaya tambahan.
Namun, karena Susi tidak meminta honor, pengangkatannya tidak melanggar aturan tersebut.
"Bu Susi minta tidak ada honor. Dan larangan untuk mengangkat tenaga ahli atau penasihat itu berlaku jika menimbulkan biaya. Menurut saya, ini tidak masalah karena Bu Susi bekerja secara sukarela," ujar Dedi.
Susi Pudjiastuti Akan Bekerja Setelah SK Diterbitkan
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berstatus relawan. Mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan finansial.
Susi Pudjiastuti sendiri akan segera memulai perannya setelah surat keputusan (SK) pengangkatannya resmi diterbitkan.
"Rencananya, Bu Susi akan mulai bekerja setelah SK-nya keluar. Kami sangat menghargai dedikasinya untuk membantu Jawa Barat," tambah Dedi.
Baca Juga: Ayah Ojak Jodohkan Ayu Tingting Dengan Dedi Mulyadi
Kontribusi Susi Pudjiastuti untuk Jawa Barat
Susi Pudjiastuti dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan.
Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia berhasil memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kehadirannya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
Pengangkatan Staf Ahli dan Efisiensi Anggaran
Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai penasihat tanpa honor juga menjadi sorotan dalam konteks efisiensi anggaran.
Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan membatasi pengangkatan staf ahli atau penasihat yang berpotensi menambah beban keuangan negara.
Kebijakan ini dianggap tepat untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
Baca Juga: Benahi Jabar, Dedi Mulyadi Gandeng Ignasius Jonan Hingga Susi Pudjiastuti Jadi Penasehatnya
Kesimpulan
Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa honor menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi tanpa pamrih.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
Dengan pengalaman dan dedikasinya, Susi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Jawa Barat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.