POSKOTA.CO.ID - Baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung pecat Kepala SMA Negeri 6 Depok. Hal ini dilakukan karena keukeuh menyelenggarakan study tour para siswanya padahal kebijakannya sudah dilarang oleh Dedi.
Pemecatan tersebut langsung diumumkan Dedi sebagai peringatan kepada Kepala Sekolah lainnya yang ada di Jawa Barat untuk tidak main-main dengan kebijakan yang sudah diputuskan olehnya.
"Hari ini keputusan sudah diambil terkait penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Hal ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi kepada wartawan seusai pelantikan di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Berharap Begini
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upayanya dalam membenahi sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia tidak ingin sekolah-sekolah di wilayahnya tetap mengadakan kegiatan study tour ke luar provinsi.
"Ini salah satu hal yang akan kami perbaiki. Hari ini juga saya telah menginstruksikan inspektorat untuk menyelidiki apakah ada pungutan-pungutan yang tidak sesuai aturan di sekolah tersebut," tambahnya.
Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Jawa Barat. Beberapa isu seperti study tour, Program Indonesia Pintar (PIP), dan pungutan liar telah menjadi perhatian publik di daerah tersebut.
"Isu-isu ini sudah sangat meresahkan masyarakat di Jawa Barat, makanya saya harus bertindak tegas," ungkapnya.
Baca Juga: Sejumlah Artis Terpilih dalam Pilkada Jawa Barat 2024 Siap Dilantik Presiden Prabowo Subianto
Sebagai bagian dari langkah reformasi pendidikan, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat mengadakan kegiatan yang memerlukan pungutan biaya dari siswa, seperti study tour dan renang. Keputusan ini diumumkan melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadi tempat transaksi yang membebani siswa dan orang tua. Oleh karena itu, penjualan buku, Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam, serta kegiatan lain yang melibatkan pungutan biaya tidak diperbolehkan.
