POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia berencana menggunakan basis data baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu mulai April 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa DTSEN akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bansos.
"DTSEN ini akan mulai digunakan pada kuartal kedua tahun 2025 atau pada bulan April, Mei, dan Juni," ujar Cak Imin.
Apa Itu DTSEN?
DTSEN adalah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Sistem ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data ini dirancang untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, mengurangi duplikasi, dan meminimalisir kesalahan penerima manfaat.
DTSEN akan menggantikan sistem sebelumnya yang dinilai kurang akurat akibat fragmentasi data.
Dasar Hukum dan Peran Inpres
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Implementasi DTSEN.
Inpres ini menjadi landasan hukum integrasi data dari kementerian/lembaga untuk membentuk sistem tunggal.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peran Menko PM dalam Implementasi DTSEN
Muhaimin Iskandar, selaku Menko PM, menjelaskan bahwa DTSEN akan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi penerima bansos berdasarkan kondisi riil ekonomi rumah tangga.
Proses integrasi data melibatkan Kementerian Sosial, BPS, dan Kemendagri, dengan pengawasan ketat untuk menjamin keamanan data.
"Semoga dengan data tunggal ini semua pensasaran nasional, bantuan sosial, program perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat," tutup Muhaimin.
Baca Juga: Inpres Sudah Terbit, Penyaluran Bansos Akan Menggunakan DTSEN Menggantikan DTKS
Kesimpulan
Kebijakan DTSEN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan program bansos dengan dukungan data terpercaya.
Kolaborasi antara Presiden Prabowo Subianto, Menko PM Muhaimin Iskandar, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan distribusi bansos yang adil dan berkelanjutan.
Masyarakat diimbau untuk aktif memperbarui data kependudukan guna memastikan haknya tercatat dalam sistem DTSEN.