“Demokrasi bukan menang-menangan, bukan pula memaksakan, tetapi menyelaraskan semua kepentingan demi membangun bangsa dan negara guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial..”
-Harmoko-
Melalui kolom ini, 21 Maret 2024 pernah saya sajikan artikel dengan judul “Menuju Koalisi Permanen”. Koalisi dalam jangka panjang ini diperlukan untuk mengawal grand design program pemerintah yang dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.
Negara yang tak hanya mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyatnya di seluruh Nuswantara. Juga menjadi negara yang maju, tangguh, hebat dan kuat di panggung dunia hingga tak lagi dilirik sebelah mata oleh negara yang merasa adikuasa.
Untuk menuju ke sana, tak hanya diperlukan koalisi yang permanen, juga harus besar dan kuat. Koalisi permanen dimaksud bukan hanya berlaku pada saat pilpres, juga pasca pilpres – ketika mengeksekusi program pemerintah yang telah disepakati menjadi visi dan misinya.
Bukan pula berlaku untuk satu periode masa pemerintahan selama lima tahun, tetapi setidaknya 20 tahun ke depan hingga memasuki Indonesia Emas. Ini untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan dari pemerintah yang sekarang hingga berikutnya, siapa pun presidennya.
Acap terjadi program pembangunan tidak berkelanjutan akibat pergantian kepemimpinan nasional. Itulah sebabnya, koalisi permanen yang besar dan kuat, berfungsi pula menyiapkan tongkat estafet kepemimpinan nasional.
Dengan begitu visi Indonesia Emas secara konsisten dapat dijalankan dengan baik dan benar, tidak menyimpang dari tujuan awal, tidak pula pindah jalur tujuan sesuai selera pemimpin yang baru.
Kini, koalisi besar-sering disebut koalisi gemuk telah terbentuk. Koalisi di parlemen sudah mencapai 80 persen, di pemerintahan dapat dikatakan tak ada oposisi.
Semua parpol parlemen mendukung pemerintahan, meski tak semua kader parpol masuk dalam Kabinet Merah Putih. Setidaknya hingga sekarang, belum ada parpol yang telah mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi. Bulan madu politik pemerintahan belum berlalu.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini koalisi KIM Plus begitu solid baik di parlemen maupun di pemerintahan. Berbagai kalangan pun meyakini koalisi yang ada sekarang akan tetap solid hingga periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo berakhir.
Ada sejumlah alasan yang mendasarinya, di antaranya politik merangkul yang diterapkan Prabowo. Bukan politik memukul, bukan pula memusuhi dan mendendam. tetapi berteman dan memaafkan untuk menyatukan.
Selain, kinerja pemerintahan yang dinilai positif setelah menepati janjinya dengan menggulirkan program – program prioritas dan unggulan yang selama ini ditunggu rakyat. Tingginya tingkat kepuasaan publik menjadi indikasi.
Meski begitu, dinamika politik terus bergulir. Prestasi yang telah terukir, tak lepas dari tuntutan adanya evaluasi bagi pejabat yang tidak bekerja dengan baik dan\ benar. Yang kebijakannya tidak pro-rakyat.
Tuntutan evaluasi yang sepertinya tidak berhenti sampai di sini, perlu disikapi secara bijak dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Tentu, rakyat akan mendukungnya, selama kebijakan tidak mencederai hati nurani rakyat.
Di sisi lain, soliditas koalisi harus tetap terawat dan terjaga dengan baik guna menjamin stabilitas politik. Apa pun kondisinya, terganggunya stabilitas politik dapat menghambat jalannya program pembangunan untuk rakyat.
Itulah sebabnya koalisi permanen kian menjadi kebutuhan, tidak saja di masa sekarang , juga mendatang. Maknanya, seperti disebutkan di bagian awal tulisan ini, sebaiknya permanen dalam dekade panjang, bukan hanya satu periode pemerintahan, tetapi empat pemerintahan berikutnya.
Koalisi permanen dimaksud hendaknya tidak dimaknai untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi demi kesinambungan pembangunan untuk memajukan bangsa dan negara, guna menyejahterakan rakyat, bukan kesejahteraan orang per orang, kelompok per kelompok.
Karenanya anggota koalisi harus tetap bersikap kritis dalam mengawal kebijakan demi rakyat. Ingat! demi rakyat, bukan dirinya atau kelompoknya.
Harus legowo dievaluasi, jika kadernya yang duduk dalam kabinet, nyata- nyata mengeluarkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Bukan malah berbalik melakukan perlawanan menjadi oposisi.
Memang, oposisi tidaklah dilarang, tetapi hendaknya tidak didasari karena beda sikap politik, terlebih sakit hati dan dendam politik. Jangan pula asal beda pendapat dan berseberangan. Yang yang utama adalah kepentingan rakyat, bukan semata kepentingan oposisi atau pun koalisi.
Ingat! Demokrasi bukan menang – menangan, bukan pula memaksakan, tetapi menyelaraskan semua kepentingan demi membangun bangsa dan negara guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Koalisi akan semakin solid dan langgeng, jika jargon demi kepentingan rakyat, perjuangan untuk rakyat, pembangunan buat rakyat, kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat dan semuanya untuk rakyat, bukan sebatas slogan.
Janganlah rakyat dibiarkan menanti janji, tak pernah menikmati. (Azisoko).