POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menginstruksikan empat bank penyalur untuk mencairkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Pencairan dana bansos tahap 1 ini dilakukan untuk alokasi Januari hingga Maret 2025. Selain itu, Kementerian Sosial juga telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna mempercepat penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kabar baiknya, pada siang ini, lebih dari 50 daerah pencairan dana bansos tambahan terpantau telah melakukan penarikan saldo bantuan.
Proses pencairan saldo dana bansos ini berlangsung sejak siang hingga malam hari di berbagai wilayah. Dengan adanya tambahan daerah ini, semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari bantuan sosial yang telah disalurkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Penyaluran Bansos Kini Berbasis DTSEN: Begini Dampaknya bagi Penerima PKH dan BPNT
Namun, tidak semua KPM mendapatkan pencairan saldo bantuan PKH dan BPNT. Beberapa penerima mengalami kendala, baik karena penundaan sementara maupun karena status mereka yang tidak lagi memenuhi syarat.
Melansir informasi dari kanal YouTube Info Bansos, berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan dari aplikasi resmi, beberapa penyebab bantuan tidak cair antara lain adalah hasil survei lapangan yang menyatakan bahwa penerima hanya layak mendapatkan satu jenis bansos.
"Beberapa KPM yang telah menerima PKH lebih dari tujuh tahun mengalami resertifikasi dan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bansos PKH" ujar narator dalam unggahannya.
Penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian data antara sistem perbankan dan data kependudukan, seperti perbedaan penulisan nama atau identitas lainnya.
Selain itu, penerima yang memiliki daya listrik di atas 2.200 VA terdeteksi dalam sistem sebagai bukan penerima bansos aktif dan otomatis dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bagi penerima BPNT yang belum mendapatkan bantuan, beberapa masih dalam tahap pemeriksaan rekening dan belum menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Namun, bagi yang datanya telah sesuai dengan Dukcapil, DTKS, dan bank, pencairan diharapkan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Juga: NIK KTP Ini Gagal Validasi Jadi Penerima Rp600.000 DANA Bansos PKH dan BPNT 2025, Apa Penyebabnya?
Daerah Tambahan yang Menerima Pencairan
Penyaluran bantuan sosial tahap pertama tahun 2025 ini menjadi momen penting bagi KPM, khususnya penerima PKH dan BPNT.
Meskipun pemerintah telah merencanakan penggunaan data sosial ekonomi nasional untuk penyaluran tahap berikutnya, tahap pertama ini masih menggunakan data DTKS sebagai acuan.
Beberapa daerah tambahan yang telah menerima pencairan di antaranya adalah:
- Provinsi Bali: Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung
- Provinsi Banten: Kabupaten Lebak, Tangerang
- Provinsi Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur, Kapahiang, Lebong, Rejang Lebong, Seluma, Kota Bengkulu
- DKI Jakarta: Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu
- Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Cianjur, Majalengka, Pangandaran, Subang, Sumedang, Tasikmalaya
- Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Banjarnegara, Batang, Blora, Demak, Grobogan, Pati, Purbalingga, Purworejo, Temanggung
- Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bangkalan, Nganjuk, Sampang
Selain daerah-daerah di atas, bank BNI, Mandiri, dan BSI juga telah mencairkan bantuan secara merata di berbagai wilayah.
Rincian Nominal Dana Bansos PKH dan BPNT
Meskipun disebut Bantuan Pangan Non Tunai, bantuan ini diberikan dalam bentuk uang, Besaran dana yang diterima oleh KPM Bansos BPNT 2024 adalah Rp200.000 per bulan.
Dana ini dicairkan setiap dua bulan sekali, sehingga dalam satu waktu, KPM dapat mencairkan Rp400.000, Berikut adalah perhitungannya:
- Setiap bulan: Rp200.000
- Tiga bulan sekali: Rp600.000
- Dalam satu tahun (4 kali penyaluran): Rp600.000 x 4 = Rp2.400.000
Jadi, dalam setahun, total nominal yang diterima oleh KPM adalah Rp2.400.000
Sedangkan untuk bansos PKH tergantung kategori dari komponen yang terdaftar. Bantuan tahunan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk mendukung aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan, berikut adalah rinciannya;
- Ibu Hamil: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
- Balita (Anak Usia 0-6 Tahun): Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
- Jenjang SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap tahap.
- Jenjang SMP: Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 setiap tahap.
- Jenjang SMA: Rp2.000.000 per tahun atau Rp500.000 setiap tahap.
- Lansia/Orang tua dan penyandang disabilitas: Masing - masing kategori mendapat total bantuan Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahap.
Bagi KPM yang belum menerima bantuan, disarankan untuk terus memantau saldo melalui aplikasi perbankan secara online atau mesin ATM.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan media sosial resmi guna memastikan status bantuan yang diterima.
Dengan adanya pencairan ini, diharapkan bantuan sosial dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.