JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta membuat kebijakan untuk pegawainya agar menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai Dishub, baik aparatur sipil negara (ASN), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
"Kebijakan ini harus diapresiasi dan didukung serta patut ditiru oleh dinas-dinas lain. Bila perlu apa yang dilakukan Kadishub jadi kebijakan oleh gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno," ujar pakar transportasi, Djoko Setijowarno, kepada Poskota, Minggu, 16 Februari 2025.
Baca Juga: Kemenhub Sebut 1,3 Juta Orang Gunakan Transportasi Umum saat Nataru
Menurut Djoko, dengan adanya kebijakan yang mengatur ASN untuk menggunakan transportasi umum ke tempat kerja, maka dapat dipastikan memberikan dampak signifikan untuk kelancaran lalu lintas di Jakarta.
Namun juga harus dibuatkan jadwalnya, kata dia, sebab tidak mungkin juga dalam satu waktu semua ASN Pemprov Jakarta menggunakan transportasi umum.
"Jangan hari yang sama (menggunakan transportasi umum) yang penting seminggu satu kali. Karena, takutnya semua naik KRL tiba-tiba ada masalah anjlok misalnya, atau lalu lintas lagi lumpuh, kan enggak ada yang kerja ASN," kata Djoko.
Djoko mengatakan, dibuat jadwal dan ASN boleh memilih hari apa dalam satu pekan mereka menggunakan transportasi umum. Sehingga para ASN tidak menumpuk dalam satu hari yang menggunakan transportasi umum, tapi dibuat jadwal hari apa saja dan berapa pegawai yang menggunakan transportasi umum.
"Minimal seminggu sekali juga sudah bagus. Jadi berapa orang ASN yang menggunakan transportasi umum di hari Senin, begitu juga di hari berikutnya. Kalau ini berhasil tentu kemacetan Jakarta berkurang," ucapnya.
Baca Juga: Masih Buruknya Transportasi Umum Kita
Selain itu, kata Djoko, Pemprov Jakarta dan juga stakeholder tetap melakukan perbaikan-perbaikan sarana transportasi umum.
Salah satunya adalah memperluas jangkauan angkutan umum hingga di perumahan menengah ke bawah yang ada di daerah-daerah penyanggah. Apalagi sebagian besar pekerja di Jakarta tinggal di Bekasi, Depok, Bogor, Bekasi dan juga Tangerang.
Lebih lanjut, Djoko menilai, selama ini yang menjadi kendala ASN Pemprov Jakarta atau pemerintah pusat enggan menggunakan transportasi umum adalah disebabkan beberapa hal.
Salah satunya adalah tidak adanya feeder atau transportasi umum yang menjangkau perumahannya. Sehingga mereka yang tak terjangkau transportasi umum mau tidak mau tetap menggunakan kendaraan pribadi.
"Kendalanya mereka yang rumah di Bodetabek Itu kawasan perumahan itu nggak ada angkutan umum. Makanya sekarang programnya Pramono Anung itukan perluasan Transjabodetabek Menyasar ke perumahan-perumahan di wilayah penyanggah," ujarnya.
Sejauh ini yang sudah berjalan, kata Djoko, adalah Jabodetabek Residence atau JR Connexion. Yaitu sebuah layanan berbasis bus akan diluncurkan khusus untuk melayani rute dari perumahan-perumahan di daerah sekitar Jakarta ke pusat kota Jakarta.
Meski beririsan dengan Transjakarta, jangkauan JR Connection lebih luas hingga perumahan-perumahan.
"Ada 1400 perumahan menengah ke bawah di sekitar Jakarta yang perlu dijangkau oleh transportasi umum. Kalau di Jakarta mah keluar gerbang perumahan sudah ada angkutan umum yang juga sudah terintegrasi dengan transportasi massal," kata dia.