Misalnya, apabila penghasilan orang tua cukup tinggi atau jumlah tanggungan sangat sedikit, maka peserta didik dianggap tidak layak menerima bantuan.
6. Duplikasi Data di Dapodik dan Kementerian Agama
Terkadang, data peserta didik terdaftar ganda di dua lembaga yang berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Hal ini menyebabkan kebingungannya dalam validasi data, sehingga sebagian siswa tidak dapat menerima bantuan PIP meskipun sudah diusulkan oleh pihak sekolah.
7. Data yang Tidak Terdaftar di DTKS atau P2KE
Data penerima bantuan PIP berasal dari beberapa sumber, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penanggulangan Percepatan Kemiskinan Ekstrem (P2KE).
Jika data peserta didik tidak terdaftar di kedua sumber tersebut, meskipun mereka layak menerima bantuan, mereka tetap tidak akan mendapatkannya.
Ini berlaku khususnya untuk siswa yang tidak terdata dalam DTKS dan P3KE namun bisa diajukan melalui surat keterangan tidak mampu dari dinas pendidikan.
8. Operator Sekolah Tidak Menyatakan Layak
Meski sudah terdaftar dengan benar, keputusan akhir tetap berada di tangan operator sekolah atau pihak yang bertanggung jawab di sekolah dalam memvalidasi data.
Jika operator tidak menyatakan siswa tersebut layak menerima bantuan, maka siswa tersebut tidak akan mendapatkannya. Hal ini sering terjadi di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 5 juta lebih peserta didik tidak menerima bantuan PIP.
Dari data yang tidak valid, kesalahan input data, hingga masalah administratif di sekolah, semuanya berperan penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan.
Baca Juga: Pakai NIK KTP untuk Daftar Penerima Bansos 2025 Lewat HP, Begini Caranya
