POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) yang akan mencairkan dana pada tahun 2025 ini di antara lain adalah PKH, BPNT, dan BLT-DD.
Ketiga jenis bansos tersebut memiliki jadwal dan tahap penyalurannya masing-masing yang telah direncakan akan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang namanya telah terdata ke dalam daftar penerima bansos, karena jika tidak maka tidak berhak mendapatkannya.
Lantas, apa saja jenis bansos yang akan menyalurkan bantuan serta jadwal dan tahap penyalurannya? Simak pada artikel berikut ini!
Program Keluarga Harapan (PKH)
Kementrian Sosial Republik Indonesia telah memberikan informasi terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan disalurkan dalam empat tahap.
Proses penyaluran ini akan disalurkan dalam enam tahap setiap tiga bulan sekali dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kategori.
Berikut ini adalah rincian bantuan sosial PKH yang akan dicairkan kepada KPM setiap tiga bulan sekali:
Baca Juga: Tata Cara Daftar Jadi Penerima Bansos Beras 10 Kg dari Pemerintah
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000 per tahap
- Lanjut usia: Rp600.000 per tahap
- Penyandang disabilitas: Rp600.000 per tahap
- Siswa SD: Rp225.000 per tahap
- Siswa SMP: Rp375.000 per tahap
- Siwa SMA: Rp500.000 per tahap
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Bantuan sosial BPNT akan dicairkan setiap satu bulan sekali dengan nominal pencairan Rp200.000 setiap pencairannya.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos PKH Rp750.000 Periode Tahun 2025, Simak Syaratnya
BPNT yang diberikan untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan sembako ini ditargetkan kepada 18,8 juta KPM dan disalurkan selama 2025.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Bantuan yang akan cair adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-DD, diketahui bantuan ini akan menyalurkan dana Rp900.000 dalam setiap tiga bulan.
Setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda-beda, di beberapa tempat mungkin akan menyalurkan bantuan satu bulan terlebih dahulu.
Jika kesiapan anggaran daerah tersebut sudah memenuhi, maka KPM berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 pada bulan Januari 2025.
Tetapi, jika daerah tersebut belum memenuhi kesiapan anggaran, kemungkinannya akan dicairkan satu bulan terlebih dahulu Rp300.000 untuk bulan Januari.
Kemudian pada bulan selanjutnya akan menyusul bantuan sebesar Rp600.000 untuk bulan Februari dan Maret.