JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, meminta kepada jajaran untuk selalu berkoordinasi soal kelangkaan gas LPG 3 kg, sebagai dampak kebijakan pengecer tidak lagi mendapatkan distribusi gas bersubsidi.
"Kemudian juga jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau, dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan segera sehingga masalah kelangkaan LPG tersebut bisa diatasi," kata Teguh kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2025.
"Termasuk juga langkah-langkah frekuensi penyesuaian harga, itu juga kami monitor," sambungnya.
Soal kebijakan baru yang memperbolehkan pengecer kembali berjualan gas melon, Teguh menyampaikan pihaknya mengikuti arahan pemerintah pusat.
Baca Juga: Minta Maaf Antrean Gas Bersubsidi Makan Korban, Bahlil Bilang Agar Rakyat Gampang dapat LPG 3 Kg
"Kemudian juga kami yakin pemerintah pusat juga akan mengatasi hal tersebut dan mengambil solusi yang terbaik. Kami ikuti itu dan kami akan pastinya sebagai bagian dari pemerintah pusat, kami akan juga mengikuti kebijakan pusat," katanya.
Meski demikian, Teguh menyayangkan permintaan peningkatan kebutuhan gas LPG 3 kg yang diajukan Pemprov Jakarta, justru malah tidak diindahkan. Padahal kebutuhan di masyarakat disebut meningkat.
"Yang perlu kami sampaikan disini adalah bahwasannya berdasarkan kebutuhan LPG 3 kilogram pada tahun 2024, kami juga mengajukan kebutuhan untuk tahun 2025. Namun demikian yang kami ajukan itu mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2024," ucapnya.
"Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan," sambug Teguh.
Kemudian pihaknya juga menyoroti soal harga eceran tertinggi (HET) gas melon di Jakarta yang relatih rendah dibandingkan wilayah penyangga seperti misalnya di Tangerang.
"Dan ini secara faktual juga sudah dilaporkan bahwasannya ternyata daerah-daerah penyangga tersebut sebagian itu juga mengambil alokasi dari DKI yang HET-nya lebih rendah dibandingkan HET daerah penyangga," kata Teguh.
"Dan tentu saja ini juga menjadi hal yang kata kalah kurang bagus dampaknya untuk DKI. Sehingga DKI juga relatif kekurangan," tambahnya.
Maka dari itu, Teguh meminta kepada jajaran untuk selalu faktual melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan pendistribusian gas melon tepat sasaran.
"Jika ada terjadi antrean disana-sini, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ada BP MIGAS dan perusahaan pertambangan dan sebagainya. Ini sudah kami lakukan. Jadi kami menikmati itu, mudah-mudahan ini segera bisa diatasi dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Segera Bahas Upaya Stabilkan Harga dan Kelangkaan Gas LPG 3 Kg sebelum Ramadhan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKE) Jakarta, Hari Nugroho menyampaikan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang diberikan Pertamina tahun ini, lebih rendah dari yang diusulkan Pemprov Jakarta.
Dijelaskan, kuota LPG 3 kilogram bersubsidi pada tahun 2025 di Jakarta yaitu 407.555 metrik ton. Sedangkan pihaknya meminta sebanyak 443.933 metrik ton.
"Dan terjadilah panic buying, akhirnya terjadi lagi. Yang terakhir, kami sudah 10 tahun dari Pergub 45, ke Pergub 45 tahun 2015, sampai sekarang tidak naik-naik (HET)," jelasnya.