POSKOTA.CO.ID – Pemerintah dan DPR RI menunjukkan komitmen dalam menangani aspirasi tenaga honorer kategori R2 dan R3.
Dalam pertemuan terbaru, pimpinan DPR menegaskan bahwa langkah konkret akan segera diambil untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer.
Pada awal pertemuan, perwakilan DPR menegaskan bahwa mereka akan segera menyampaikan hasil diskusi ini kepada pimpinan DPR.
Sebagai bukti keseriusan, pimpinan DPR telah mengutus perwakilan untuk hadir dan mendengar langsung aspirasi tenaga honorer, dilansir dari kanal YouTube Usman Oegi.
Baca Juga: Update Besaran Gaji PPPK 2025 Tingat SMA, D3 dan S1, Mulai dari Rp2.511.500
Surat Resmi dan Koordinasi dengan Komisi Terkait
DPR akan mengirimkan surat kepada pimpinan untuk segera mengarahkan komisi terkait dalam membahas permasalahan ini. Komisi terkait akan mengundang pemerintah guna mengadakan audiensi demi menemukan solusi terbaik bagi honorer R2 dan R3.
Dalam pertemuan ini, DPR meminta tenaga honorer untuk memahami bahwa ada mekanisme dan aturan yang harus diikuti. Segala aspirasi akan diperjuangkan, namun memerlukan waktu untuk proses koordinasi dan legislasi.
Para tenaga honorer diimbau untuk tidak melakukan aksi demonstrasi tambahan karena DPR telah berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan permasalahan ini.
DPR juga berjanji akan memberikan kesempatan kepada pimpinan komisi untuk menyusun agenda rapat dengan pemerintah.
Baca Juga: Penyesuaian Gaji PPPK Tahun 2025 Berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024, Ini Rinciannya!
Komunikasi dengan Komisi 2 untuk Membahas Regulasi
DPR telah melakukan komunikasi dengan Komisi 2 guna menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan kementerian dan lembaga terkait. Bahkan, telah dibentuk tim khusus untuk mendalami permasalahan ini agar dapat memberikan solusi yang efektif.
Dengan adanya keterlibatan fraksi Gerindra yang dekat dengan Presiden Prabowo, aspirasi ini mendapatkan perhatian lebih dari DPR. Ini memberikan jaminan bahwa tuntutan tenaga honorer akan mendapatkan respons dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Pihak DPR menegaskan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menyusun rekomendasi, mencatat semua aspirasi, dan memberikan laporan kepada pimpinan.
Berbagai aspek seperti jumlah peserta aksi dan urgensi permasalahan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga: Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Lulusan S1 yang Bakal Diterima
Tekanan dan Harapan dari Perwakilan Honorer
Perwakilan tenaga honorer menegaskan bahwa mereka membawa lebih dari 20.000 orang pendukung.
Mereka berharap ada perwakilan dari DPR yang langsung menyampaikan hasil pertemuan kepada Presiden agar mereka bisa mendapatkan kepastian dan pulang dengan tenang.
Tenaga honorer R2 dan R3 berharap ada keputusan yang jelas dari DPR dan pemerintah mengenai status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aspirasi ini akan diteruskan ke pimpinan DPR, Komisi 2, dan Presiden RI.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa DPR serius dalam menangani permasalahan honorer R2 dan R3. Meskipun ada keterbatasan dalam proses legislasi, langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk memperjuangkan kepentingan para tenaga honorer.